Selasa, 15 Mei 2018 20:03 WITA

Mantan Ketua KPU Parepare Duga Program Rp3 Juta Per KK Masuk Politik Uang

Editor: Abu Asyraf
Mantan Ketua KPU Parepare Duga Program Rp3 Juta Per KK Masuk Politik Uang
Hamran Hamdani

RAKYATKU.COM,PAREPARE - Program bantuan modal usaha Rp3 juta per kepala keluarga (KK) yang digagas pasangan Faisal Andi Sapada-Asriady Samad, hampir mirip dengan bantuan iuran TV kabel gratis Rp25 ribu per KK.

Hal ini diingatkan mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Parepare, Hamran Hamdani, Selasa (15/5/2018). 

Dia menuding program yang dirancang pasangan Taufan Pawe-Faisal A Sapada yang terpilih pada periode 2013-2018 itu, dilarang oleh BPKP karena bukan kebutuhan dasar atau penting. 

Hal tersebut, kata dia, yang membuat program itu tidak bisa dilaksanakan Taufan Pawe-Faisal A Sapada sehingga Taufan Pawe dalam beberapa kali kesempatan meminta maaf kepada masyarakat.

"Kan sudah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak boleh menjanjikan kepada masyarakat sesuatu yang dinilai tidak mampu dilaksanakan. Apalagi itu tidak ada dalam RPJPD. Jadi janji Rp3 juta per KK itu sudah masuk politik uang. Sesuatu yang tidak mungkin direalisasikan, hanya dimanfaatkan untuk meningkatkan elektoral paslon," papar dia. 

Justru Hamran mempertanyakan KPU Parepare bisa meloloskan program yang tidak ada dalam RPJPD yang jelas-jelas melanggar UU dan PKPU. "Ini ada apa KPU kok bisa kecolongan. Padahal, sudah ada tim seleksi visi misi yang dibentuk yang beranggotakan orang-orang berkompeten, masih saja kecolongan," imbuh Hamran.

Hamran pun meminta Panwaslu hati-hati dalam mencermati laporan warga. Sebelum mengambil keputusan, Hamran mengharapkan Panwaslu meminta keterangan BPKP dan Kemendagri sebagai lembaga berkompeten.

Terpisah, Ketua Panwaslu Parepare Muhammad  Zaenal Asnun mengatakan, tidak perlu ada keterlibatan BPKP atau Kemendagri dalam perkara ini. 

"Karena ini bukan program berjalan, melainkan visi misi salah satu paslon yang telah lolos atau ditetapkan KPU saat tengah pengusulan visi misi beberapa waktu lalu," katanya.

Apalagi, kata dia, secara pribadi dirinya atau Panwaslu tidak dapat mengambil kesimpulan sepihak. Artinya harus melibatkan Sentra Gakkumdu, dimana di dalamnya ada pihak kejaksaan, penyidik kepolisian, dan Panwaslu. 

"Jadi setiap keputusan yang keluar berdasarkan rapat bersama Sentra Gakkumdu. Secara administrasi Panwaslu yang menindaklanjuti mau diteruskan ke mana, ataukah tidak memenuhi unsur," terang Zaenal.