Kamis, 17 Mei 2018 00:57 WITA

Cueki Putusan Panwaslu, KPU Makassar Tolak Akomodasi DIAmi Kembali

Editor: Abu Asyraf
Cueki Putusan Panwaslu, KPU Makassar Tolak Akomodasi DIAmi Kembali
Komisioner KPU Makassar, Abdullah Manshur

RAKYATKU.COM,MAKASSAR - KPU Kota Makassar menolak putusan Panwaslu Makassar agar mengakomodasi kembali pasangan Mohammad Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari Pramastuti (DIAmi).
 
KPU memilih untuk tetap berpedoman pada putusan Mahkamah Agung dalam menyikapi putusan Panwas Kota Makassar Nomor 002/PS/PWSL.MKS/27.01/V/2018 tertanggal 13 Mei 2018.

Komisioner KPU Makassar, Abdullah Manshur mengatakan, sikap itu diambil dalam rapat pleno di kantor KPU Sulsel, Rabu sore (16/5/2018).

Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 merupakan tindak lanjut pelaksanaan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 250 K/TUN/Pilkada/2018 dan tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf (e) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dapat dimintakan pembatalan.

Selain itu, lanjutnya, putusan Panwaslu Makassar atas objek sengketa Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 tersebut, dinyatakan tidak berhubungan dengan ketentuan Pasal 144 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Ayat dimaksud menyebutkan bahwa KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindak lanjuti putusan Bawaslu Provinsi dan/atau putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari kerja. 

Koordinator Divisi Teknis KPU Makassar ini juga menjelaskan bahwa berdasarkan pasal 154 ayat 10 UU Nomor 10/2016 secara tegas menyebutkan "Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum peninjauan kembali," terangnya lewat pesan berantai yang diterima Rakyatku.com, Kamis dini hari (17/5/2018).

Abdullah Manshur mengakui bahwa sikap KPU Makassar dalam menindaklanjuti putusan Panwas tersebut merupakan hasil konsultasi secara berjenjang. 

"Ini adalah hasil konsultasi kami di KPU Provinsi Sulsel dan KPU RI," jelasnya seraya menambahkan sikap KPU Makassar tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno tertanggal 16 Mei 2018 yang dihadiri empat komisioner.

"Walaupun salah satu rekan kami belum sempat hadir dalam rapat pleno karena masih berada di Jakarta," katanya.