Kamis, 17 Mei 2018 12:15 WITA

Yusuf Gunco Sebut KPU Makassar Banyak Diintervensi Bos-bos

Editor: Aswad Syam
Yusuf Gunco Sebut KPU Makassar Banyak Diintervensi Bos-bos
Yusuf Gunco

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Mohammad Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari Paramastuti (DIAmi), batal ditetapkan kembali sebagai kontestan Pilwalkot Makassar. KPU Makassar, menolak putusan Panwas yang merekomendasikan DIAmi agar kembali diakomodir.

Kuasa hukum DIAmi, Yusuf Gunco (Yugo) menyayangkan hasil pleno KPU Makassar, yang menolak kembalinya DIAmi untuk ditetapkan sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Makassar. Yugo hingga saat ini mengaku masih bertanya-tanya, soal dasar KPU menolak putusan Panwaslu Makassar tersebut.

"Saya susah membayangkan aturan ini kalau begini. Ini KPU yang menjadi bahan rujukannya dalam memutuskan kurang jelas, kita bertanya-tanya juga," kata Yugo kepada Rakyatku.com, Kamis (17/5/2018).

Makanya, Yugo melihat KPU Makassar saat ini banyak diintervensi bos-bos. "Ini KPU tudak boleh serta merta ada intervensi dari orang-orang. Ini ada intervensi bos-bos," tegasnya.

Yugo enggan menyebut saat ditanya siapa bos-bos yang dimaksud. Hanya saja, sebagai penyelenggara, sangat disayangkan KPU Makassar bisa mendapat intervensi dari pihak tertentu.

"Yang saya salut itu Panwas, apapun ronrongannya, dia tetap kukuh bahwa ini kebenaran. Keputusan yang sebenarnya itu, yang di Panwas Makassar," tutup Yugo.

Sebelumnya, salah satu kuasa hukum DIAmi, Abdul Azis mengatakan, KPU Makassar sudah melakukan hal yang sangat fatal, dengan tidak mengakomodasi putusan Panwaslu Makassar. Abdul Azis menyebut hal ini sebuah pembangkangan.

"Hasil pleno KPU Makassar adalah bentuk pembangkangan terhadap  putusan Panwas. Dan hal ini punya konsekuensi hukum etik dan pidana," kata Abdul Azis.

Sebelumnya, KPU Kota Makassar memutuskan untuk tetap berpedoman pada putusan Mahkamah Agung dalam menyikapi putusan Panwas Kota Makassar Nomor 002/PS/PWSL.MKS/27.01/V/2018 tertanggal 13 Mei 2018.

Salah seorang komisioner KPU Makassar, Abdullah Manshur usai menggelar rapat pleno di kantor KPU Sulsel, Rabu (16/5/2018 sore, mengatakan, Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 merupakan tindak lanjut pelaksanaan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 250 K/TUN/Pilkada/2018, dan tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf (e) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dapat dimintakan pembatalan.