Kamis, 17 Mei 2018 21:45 WITA

KPU Makassar Gunakan SK 64, Dua Kandidat Batal Bertarung di Pilwalkot

Editor: Nur Hidayat Said
KPU Makassar Gunakan SK 64, Dua Kandidat Batal Bertarung di Pilwalkot
Moh Ramdhan Pomanto (tengah) saat jumpa pers di Jalan Amirullah, Kamis (17/5/2018).

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Proses Pilkada Kota Makassar dinilai makin kacau. Pasalnya KPU  Makassar membuat keputusan yang salah dan cenderung sumir.

Di mana Putusan Panwaslu Nomor 002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018 yang diputuskan Minggu (13/5/2018)  sama sekali tidak dijalankan oleh KPU Makassar. Sementara batas waktu tiga hari, Rabu (16/5/2018) telah lewat.

"Sekarang ini tidak ada pasangan calon di Pilwali Makassar. Yang ada, dua kotak kosong yang bakal bertarung. Kenapa? Karena SK nomor 64 yang menetapkan Appi-Cicu sebagai satu-satunya pasangan telah dibatalkan," ucap kuasa hukum Moh Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari (DIAmi), Djamaluddin Rustam, dalam jumpa pers di Jalan Amirullah, Kamis (17/5/2018).

Djamaluddin mengatakan, KPU Makassar juga jelas-jelas tidak menjalankan putusan Panwaslu yang juga mengikat. Disinyalir ada tekanan,  ataukah KPU dalam mengambil keputusan hanya menggunakan analogi bukan fakta hukum.

Tim hukum DIAmi lainnya, Adnan Buyung Azis, mengatakan sesuai perintah undang-undang, sebenarnya KPU wajib menjalankan putusan tersebut karena menyangkut sengeketa dan penyelenggara Pilkada. 

Akan tetapi, KPU ternyata menggunakan SK 64 yang nyata-nyata sebelumnya telah dinyatakan gugur usai panitia musyawarah sengketa Pilkada Makassar menerima gugatan pasangan DIAmi lewat Panwaslu dan sesuai UU Perbawaslu Nomor 15.

"Ibaratnya sekarang  adalah status quo, tidak ada posisi menang, karena SK 64 itu sudah tidak memiliki kekuatan  hukum lagi. Kok mereka (KPU) mau gunakan, berarti semua kandidat batal dong, jadi sebaiknya KPU terbitkan SK penetapan yang baru untuk kedua kandidat, kalau KPU paksakan itu cacat demi hukum," urainya.

Hingga saat ini KPU Makassar juga sama sekali belum mengeluarkan SK baru terkait penetapan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar. Bahkan para komisioner KPU Makassar tak diketahui di mana keberadaannya. 

"’Kalau KPU Makassar belum keluarkan SK baru itu berarti tidak ada calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar. Sebab SK 64 telah batal. Dengan demikian Pilwali Makassar akan bertarung kotak kosong lawan kotak kosong," ujar kandidat petahana, Moh Ramdhan Danny Pomanto.

Menurut Danny, ini bahaya bagi demokrasi di Indonesia. Sebab demokrasi di Makassar sudah tidak sehat lagi. "Dan ini tidak bisa dibiarkan. Presiden (Joko Widodo) sudah harus turun tangan," tegas Danny.