Kamis, 17 Mei 2018 22:15 WITA

Bawaslu Sulsel Sebut 2 Pelanggaran Ini Bisa Jadi Dasar Panwaslu Laporkan KPU ke DKPP

Editor: Nur Hidayat Said
Bawaslu Sulsel Sebut 2 Pelanggaran Ini Bisa Jadi Dasar Panwaslu Laporkan KPU ke DKPP

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan, Laode Arumahi, tak mau mencampuri soal keinginan Panwaslu Kota Makassar melaporkan KPU Makassar ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Yah terserah Panwas-nya. Sebenarnya bisa Panwas yang melapor bisa juga pihak lain (calon yang dirugikan)," tuturnya saat ditemui Rakyatku.com di Kantor Bawaslu Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Kamis (17/5/2018).

Namun, menurut Arumahi, dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 jelas sekali aturan dan hukum yang mengatur hal tersebut.

"Dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 itu jelas sekali yang menerima putusan itu wajib melaksanakan," katanya.

Dengan tidak dilaksanakannya putusan Panwaslu tersebut, menurut Arumahi, KPU telah menghilangkan hak konstitusional warga negara.

"Dalam hal ini, KPU telah menghilangkan hak warga negara untuk dipilih. Hak itu diatur dalam undang-undang dasar. Dalam UU Nomor 10 di situ jelas hukumnya orang yang menghilangkan hak," jelasnya.

Dengan demikian, menurut Laode, ada dua pasal yang dilanggar oleh KPU Makassar dengan tidak dilaksanakannya putusan Panwas tersebut, yakni pasal 144 tentang kode etik karena tidak menjalankan putusan serta pasal 180 karena menghilangkan hak seseorang.

"Kalau Panwas mau menempuh itu (melapor ke DKPP) bisa menggunakan pasal itu," tutupnya.