Jumat, 18 Mei 2018 14:10 WITA

Komisioner dan Sekretaris Ungkap Kejanggalan Rapat Pleno KPU Makassar

Editor: Abu Asyraf
Komisioner dan Sekretaris Ungkap Kejanggalan Rapat Pleno KPU Makassar
Sekretaris KPU Makassar Sabri

RAKYATKU.COM,MAKASSAR - Sekretaris KPU Makassar, Sabri mengaku tak dilibatkan dalam rapat pleno yang digelar komisioner KPU Makassar menanggapi putusan Panwaslu.

Dia mengaku sama sekali tidak mengetahui adanya rapat pleno KPU Makassar terkait tindaklanjut putusan Panwaslu Makassar. Dirinya selaku sekretaris tidak pernah mendapatkan undangan rapat tersebut.

"Tidak ku tahu Dik karena sejak sore tidak aktif HP-nya pak Dul (Abdullah Manshur). Tidak ada juga undangan rapat pleno. Kami heran sekretariat tidak dilibatkan dan suruh pulang semua," paparnya, Kamis malam (17/5/2018). 

Sabri juga menjelaskan bahwa informasi dari Kepala Sub Bagian Teknis KPU Makassar, Riya, Subag Teknis tidak pernah membuat undangan tertulis terkait rapat tersebut.

Selain dia, rapat pleno tersebut digelar tanpa notulensi dan bahkan berlangsung diam-diam, tertutup untuk internal KPU Makassar sendiri dan masyarakat Makassar pada umumnya.

"Yang siapkan undangan, absen, dan bahan pendukung pleno itu sekretaris dan harus diketahui sekretaris KPU. Tapi ini tidak ada komunikasi ke sekretaris. Jadi undangan alias rencana rapat pleno yang tertuang dalam kertas tidak ada," ungkap sumber KPU Makassar yang enggan disebutkan namanya.

Bahkan, kata dia, saat itu, Rabu (16/5/2018), sejumlah komisioner menyuruh seluruh staf KPU Makassar pulang dan hanya meninggalkan kop surat, stempel, dan printer. "Kop surat ji na suruh simpan, stempel dan printer. Staf disuruh pulang," tambahnya.

Sumber ini pun menyebutkan, jika berita acara hasil pleno yang diakui komisioner KPU Makasssar tanpa disertai surat keputusan (SK). Berita acara tersebut pada lembaran keduanya pun hanya ditandatangani empat komisioner, yakni M Syarief Amir, Andi Shaifuddin, Abdullah Manshur, dan Rahma Saiyed.

Diketahui, Komisioner KPU Makassar telah membuat berita acara rapat pleno terkait putusan Panwaslu Kota Makassar. Berita acara (BA) tersebut bertanggal 16 Mei 2018. Hasilnya, KPU Makassar tidak melaksanakan putusan Panwaslu Makassar dan tetap bertahan pada putusan Mahkamah Agung (MA).

Sebelumnya, komisioner KPU Makassar, Rahma Saiyed, enggan menyebutkan waktu dan tempat pelaksanaan rapat pleno tersebut secara rinci. 

Sementara satu komisioner lainnya, Wahid Hasyim Lukman tak bertanda tangan. "Pada intinya BA ji, tidak ada SK baru. Belum kuat itu. BA hanya sebagai dasar pembuatan keputusan. Semuanya harus tertuang dalam SK. Itu belum ada sampai sekarang," katanya.

Diapun mengakui bahwa rencana pleno yang akan digelar para komisioner dilakukan diam-diam atau kucing-kucingan. "Tanggal 14-15 itu bimtek penghitungan suara di tingkat kecamatan. Terus pas selesai acara ancang-ancang mau pleno. Yang sempat hadir di bimtek itu ibu Rahma, pak Abdullah, dan Shaifuddin. ATK disimpan di Max One karena rencana mau pleno. Sampai malam tidak jadi, besoknya lagi. Plin plan mi dimana mau pleno," tambahnya.