Senin, 28 Mei 2018 12:49 WITA

Sebulan Mengkaji, Ahli Keuangan Negara Sebut Danny Pomanto Tak Melanggar Pasal 71

Editor: Nur Hidayat Said
Sebulan Mengkaji, Ahli Keuangan Negara Sebut Danny Pomanto Tak Melanggar Pasal 71

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Ahli Keuangan Negara dan Daerah, Bastian Lubis, angkat bicara mengenai kisruh putusan PTTUN yang mengatakan bahwa Moh Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari melanggar pasal 71 ayat (3) undang-undang nomor 10 tahun 2016. Apalagi kalau ditinjau dari aspek keuangan.

Rektor Patria Artha ini, bersama tim pusat kajian keuangan UPA selama sebulan telah mengkaji berkas-berkas RPJMD hingga Siklus Pengelola Keuangan Daerah Kota Makassar dan menyimpulkan bahwa Mohammad Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari tidak melanggar aturan.

Bastian mengatakan, tidak ada sengketa administrasi dalam sengketa Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Makassar, yang telah disidangkan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).

Gugatan yang dilayangkan oleh pasangan Calon Wali Kota-Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu), terkait penggunaan tagline 2x+v, pembagian ponsel pada Ketua RT dan RW, serta pengangkatan tenaga kontrak, dinilai salah sasaran.

"Kami sudah membedah satu per satu RPJMD, Pemerintah kota  Makassar, juga siklus pengelolaan keuangan daerah," kata Bastian. 

Dia mengaku, pelanggaran yang dituduhkan pasangan calon nomor 1 tersebut tidak sesederhana itu. Proses pengadaan smartphone ini ada dalam RPJMD yang disusun sejak tahun 2014. Masuk Rancangan  APBD sejak tahun 2016 dan disetujui DPRD tahun 2017.

"Penandatanganan yang dilakukan Danny sebagai wali kota untuk rancangan DPA. Kalaupun dibagikan pada Desember 2017 itu karena sudah dianggarkan dan anggarannya baru cair," kata Bastian.

Terkait penggunaan tagline Makassar 2 x + v, kata Bastian, sama sekali tidak melanggar. Pasalnya, kalimat tersebut ada dalam RPJMD Pemkot Makassar dan telah disahkan dan pengesahannya dibiayai pemerintah. 

"Siapa saja mau menggunakan tagline ini tidak ada salahnya, sekarang apa alasannya tidak membolehkan? Tidak ada," kata Bastian. 

Terkait penandatanganan pengangkatan tenaga kontrak. Menurut bastian hal ini adalah hal wajib yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar. Pasalnya penandatanganan SK ini harus dilakukan wali kota agar honor pegawai kontrak terbayarkan. 

"Jadi kesimpulannya jangan sampai ketidaktahuan soal mekanisme pengelolaan administrasi/perencanaan/pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dan daerah kita mengkriminalisasi pejabat publik yang telah bekerja untuk melaksanakan suatu perintah  aturan," kata Bastian.