Jumat, 08 Juni 2018 22:11 WITA

DPRD Makassar Siapkan Hak Interpelasi Terhadap Kebijakan Danny Pomanto

Editor: Adil Patawai Anar
DPRD Makassar Siapkan Hak Interpelasi Terhadap Kebijakan Danny Pomanto
Irwan Djafar.

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - 15 anggota DPRD Kota Makassar, mengajukan hak interpelasi terhadap kebijakan yang dikeluarkan Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Danny Pomanto. 15 anggota DPRD Kota Makassar ini, sudah mengusulkan hak interpelasi ke pimpinan dewan, Jumat (8/6/2018).

"Kita tadi sudah mengusulkan hak interpelasi. Pada prinsipnya, hak inerpelasi itu sudah bisa diajukan oleh dua fraksi, dan minimal tujuh anggota dewan," kata legislator Nasdem Kota Makassar, Irwan Jafar kepada Rakyatku.com.

Hak interpelasi sendiri merupakan hak yang dimiliki DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah terkait kebijakan yang dikeluarkan. Dikatakan Irwan, Danny Pomanto dianggap sudah mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan undang-undang.

"Kan dalam aturan jelas dikatakan, bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur tidak boleh melakukan pengangkatan enam bulan sebelum dan enam bulan setelah menjabat. Nah ini yang mau kita pertanyakan," tambahnya.

Untuk memuluskan dibentuknya panitia hak interpelasi ini, pihaknya akan terus menggalang dukungan bagi legislator Makassar lainnya untuk ikut mendukung rencana hak interpelasi tersebut.

"Ini hanya faktor kesibukan teman-teman saja di DPRD Makassar. Tapi kalau kita ketemu, kita akan duduk bersama melakukan pembicaraan soal ini," ujarnya.

Hak interpelasi ini diusulkan, terhadap kebijakan Danny yang sudah menonaktifkan 15 camat di Makassar.

"Ada banyak kebijakan yang menurut kami tidak sesuai aturan. Ini yang akan kita tanyakan dengan hak interpelasi ini," pungkasnya.