Senin, 25 Juni 2018 16:23 WITA

KPU Akan Audit LPPDK Kandidat Pilgub Sulsel Selama 15 Hari

Editor: Nur Hidayat Said
KPU Akan Audit LPPDK Kandidat Pilgub Sulsel Selama 15 Hari

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Empat kandidat yang akan bertarung dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Sulsel resmi menyetor Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) ke KPU Sulsel, Minggu (24/6/2018). Laporan tersebut selanjutnya akan diaudit selama 15 hari ke depan.

Penyerahan LPPDK tersebut dilakukan secara seremonial oleh bendahara setiap kandidat disaksikan oleh sejumlah komisioner KPU Sulsel, Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Kantor Akuntan Publik (KAP) yang bakal melakuan audit.

"Mereka menyerahkan tiga rangkap LPPDK kepada kami (KPU Sulsel). Sudah sejak jauh hari kami ingatkan terus, bahwa tanggal 24 Juni adalah batas akhir untuk pelaporan LPPDK," kata Komisioner Divisi Hukum KPU Sulsel, Upi Hastati, Senin (25/6/2018).

Menurut Upi, pasca pelaporan LPPDK tersebut, pihaknya akan menyusun daftar berita acara untuk selanjutnya diserahkan ke Kantor Akuntan Publik (KAP) yang sudah ditunjuk untuk melaksanakan audit terhadap LPPDK tersebut.

"Hari ini akan kami serahkan ke KAP yang menang melalui lelang. Proses audit akan dilaksanakan selama 15 hari setelah diserahkan," jelas eks komisioner KPU Kabupate Barru ini.

Sekadar diketahui, KPU Sulsel menunjuk 4 KAP berbeda untuk mengaudit setiap LPPDK paslon. Adapun aturan-aturan soal laporan ini sesuai dengan PKPU No 5 2017 soal dana kampanye.

Disinggung mengenai jumlah nominal LPPDK yang diserahkan setiap kandidat tersebut, Upi mengaku belum bisa membeberkan lebih jauh.

"Ini belum kami rekap semuanya. Ini baru dokumennya yang kami terima. Nanti kalau sudah selesai prosesnya akan kami publish. Karena ini, ada beberapa tahapan, pembuatan berita acara, kemudian penelitian oleh kami," tutur Upi. 

Soal tim audit, Upi memastikan mereka sama sekali tidak berafiliasi dengan kandidat maupun partai politik (Parpol) manapun. Lagi pula, kata Upi, penunjukkan KAP tersebut dilakukan secara acak, di mana setiap kandidat memilih secara acak KAP. Sementara untuk batasan pengeluaran dana kampanye itu sesuai dengan keputusan yakni Rp74.342.019.345.

"Audit tersebut akan mencari, sesuai dengan item yang sudah diatur di KPU, yakni dana yang sudah diterima dan digunakan dari seluruh proses kampanye," tutupnya.