Sabtu, 30 Juni 2018 17:05 WITA

Ratusan Massa Dua Paslon Kepung KPU Jeneponto

Penulis: Zul Lallo
Editor: Ibnu Kasir Amahoru
Ratusan Massa Dua Paslon Kepung KPU Jeneponto

RAKYATKU.COM, JENEPONTO - Pasca pencoblosan bupati dan wakil bupati Jeneponto Tahun 2018, kantor KPU Jeneponto kembali dikepung ratusan massa simpatisan paslon Mulyadi Mustamu-Muh Kasmin Makkamula Mukmin-Bisa dan paslon Muhammad Sarif-Andi Tahal Fasni (Syafaat) , Sabtu (30/6/2018).

Pantauan Rakyatku.com, massa yang tiba di depan kantor KPU Jeneponto membakar ban bekas sebagai tanda protes Pilkada Jeneponto yang diduga terjadi kecurangan. Anggota Polres Jeneponto yang berada di lokasi memblokade jalan dengan memasang kawat berduri untuk menghalau massa yang akan menerobos masuk ke KPU. 

Calon Bupati Jeneponto, Mulyadi Mustamu mengaku terdapat dugaan kecurangan di Pilkada Jeneponto, diantaranya anak-anak di bawah umur mencoblos.

"Ada beberapa indikasi kita ini dicurangi, money politic, anak anak dibawah umur mencoblos, dan bagi-bagi apalah. Soal siapa yang menang di pilkada itu biasa saja, tapikan ada aturan, ada PKPU bahwa kalau ada money politic bisa diskualifikasi," ucap Mulyadi. 

Mulyadi menambahkan, Panwaslu harus jeli melihat perkara ini selaku pengawas pemilu. "Namun yang jelas sudah ada temuan atau pelanggaran money politik, apalagi sudah melibatkan pejabat kan," tambahnya. 

Terpisah ketua tim paslon calon bupati dan wakil bupati Jeneponto, Muhammad Sarif-Andi Tahal Fasni, Adwin Pattapoi mengatakan, kedatangnya ke kantor Panwas untuk menyampaikan temuan di lapangan, diantaranya dugaan kecurangan yang massif dilakukan oleh oknum penyelenggara.

Ratusan Massa Dua Paslon Kepung KPU Jeneponto

Salah satu dugaan kecurangan yang ditemukan di lapangan yakni mereka yang wajib memilih tapi tidak diberikan undangan untuk memilih. Selain itu, juga KPPS menghalangi untuk tidak menggunakan hak pilih bagi yang menggunakan e-KTP. 

"Masih banyak pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya kalau hanya menggunakan e-KTP, itu dilarang untuk masuk, ada juga beberapa kejanggalan, ada juga kotak suara yang disimpang di rumah ketua KPPS di Kelurahan Empoang Induk dan ada kotak suara yang tersegel dibuka segelnya," jelas Adwin. 

Untuk itu, Ia meminta kepada Panwaslu agar menindak tegas oknum penyelenggara dan oknum salah seorang calon yang melakukan indikasi money politic.

"Jika indikasi pelanggaran kecurangan yang dilakukan oleh oknum salah satu calon, tentu panwas harusnya mengeluarkan diskualifikasi, itu jika sudah ada bukti dari pendukung," tukasnya.