Selasa, 03 Juli 2018 15:48 WITA

KPU Makassar Diminta Jangan Main-main dengan Suara Kotak Kosong 

Penulis: Sutrisno Zulkifli
Editor: Ibnu Kasir Amahoru
KPU Makassar Diminta Jangan Main-main dengan Suara Kotak Kosong 
Ilustrasi.

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Lokataru Foundation meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar menjaga marwah kedaulatan rakyat di Makassar terkait dengan proses Pemilihan Umum Kota Makassar. 

Lokataru Foundation menyambut baik hasil proses pemilihan walikota terutama dengan kemenangan Kotak Kosong, meskipun hasil resmi dan final baru akan diputuskan paling lambat pada tanggal 6 Juli 2018. 

Dari hasil quick count yang dilakukan sejumlah lembaga survei, Lokataru Foiundation memandang, kemenangan kotak kosong adalah wujud keinginan perubahan masyarakat Makassar dari dominasi oligarki yang direpresentasikan oleh kandidat tunggal Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi. 

“Pilkada yang memunculkan pertarungan dengan calon tunggal versus Kotak Kosong, kerap disebabkan oleh, diantaranya, pertama, karena adanya dominasi dari salah satu calon dari seluruh atau mayoritas partai politik di tempat tersebut," ujar Haris Azhar, Direktur Eksekutif Lokataru Foundation.

Kedua, karena adanya represi terhadap calon lain yang memiliki bakat dan modal dukungan yang kuat dari masyarakat. Ciri-ciri ini, lanjutnya, bisa dilihat dari pengalaman Lokataru ketika mendampingi masyarakat yang mengusung Kotak Kosong di Kabupaten Pati, Jawa Tengah pada Pilkada 2017. 

Menurut Haris Azhar, mengacu pada Pilkada Pati, berbagai partai politik kontan mendukung calon Bupati incubent Hariyanto. Dukungan terhadap Hariyanto datang secara politis dari Gubernur yang satu partai, hingga dukungan elektoral dari berbagai partai politik. 

Tak kurang, katanya, aparat pemerintahan daerah dimobilisasi hingga kepolisian turut serta dalam melarang masyarakat yang mengusung Kotak Kosong. 

"Saat pencoblosan pun Satgas Pilkada setempat, di Kabupaten Pati dan Propinsi Jawa Tengah, yang terdiri dari KPUD dan Bawasda, sangat jelas dan terang-terangan menolak laporan pengaduan masyarakat atas pelanggaran yang dilakukan oleh tim sukses Hariyanto," ungkap Haris, dalam keterangan tertulis yang diterima.

Sementara itu, Iwan Nurdin, Pendiri Lokataru Foundation, menyatakan bahwa Situasi serupa di Pati, mirip dengan yang terjadi di Makassar dalam Pilkada minggu lalu, bahkan jauh sejak masa pendaftaran.

Calon yang di tengah jalan digugurkan, Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto-Indira Mulyasari Paramastuti dianggap sebagai korban dari represi elektoral yang gencar dilakukan secara kolaboratif sejumlah pejabat dan institusi serta partai-partai pendukungnya. 

"Bahkan represi tersebut datang dari pihak Kepolisian terhadap Dani Pomanto dan jajarannya," ungkapnya.

Tak pelak, dia berpandangan, pihak kepolisian juga ikut 'bermain curang' dalam kontestasi politik ini. Hal itu diindikasikan dengan adanya surat perintah yang dikeluarkan oleh Mabes Polri yang menunjukan 5 perwira tinggi untuk melakukan penanganan khusus di Pilkada Sulsel, tak terkecuali Makassar.

Lebih jauh lagi, Iwan pun melihat janggal, atas beredarnya informasi proses rekapitulasi yang dilakukan secara tertutup di sejumlah kecamatan, serta beredarnya perbedaan data C1 dengan hasil unggahan real count pada website resmi KPU.

Dari uraian-uraian tersebut, Iwan Nurdin mengungkapkan, bahwa terindikasi kuat bahwa telah terjadi beberapa pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan Walikota Makassar 2018. 

Atas situasi diatas kami dari Lokataru Foundation, perlu mengingatkan bahwa partai-partai pendukung calon tunggal harus mawas diri dan melakukan koreksi atas situasi diatas. Politik elektoral yang dilakukan secara buruk dan menghalalkan segala cara adalah buruk dan tidak demokratis.

Iwan Nurdin menambahkan, Pihak Bawaslu dan DKPP harus melakukan evaluasi dan pemeriksaan terhadap institusi ditingkatan daerah Makassar atas tidak profesionalan mereka mengawal Kotak Kosong. Sekaligus Bawaslu harus berani melakukan teguran yang serius terhadap institusi-institusi lain yang bermain politik di Makassar, seperti Kepolisian. 

Menjelang pengumuman hasil akhir, tanggal 6 Juli 2018, penting untuk masyarakat sipil melakukan pengawasan yang signifikan. Organisasi-organisasi warga harus tampil mengawasi kinerja KPUD dan Satgas Pilkada di Makassar.

"Kami menyakini bahwa Kotak kosong adalah salah satu jawaban dan sarana bagi demokrasi rakyat yang otentik," tutup Iwan Nurdin.