Jumat, 06 Juli 2018 13:59 WITA

Panwaslu Parepare Bakal Diaporkan ke DKPP

Penulis: Hasrul Nawir
Editor: Ibnu Kasir Amahoru
Panwaslu Parepare Bakal Diaporkan ke DKPP
Ketua Panwaslu Kota Parepare, M Zainal Asnun .

RAKYATKU.COM, PAREPARE - Panwaslu Kota Parepare dituding mengeluarkan keputusan kontroversial, atas laporan warga Majid Mas'ud terkait sejumlah temuan pelangggaran Pilwalkot. Dari 3 laporan, tidak satupun dianggap memenuhi syarat pada Pasal 112 UU Pilkada.

Pelapor, Majid Mas'ud mengaku heran lantaran bukti-bukti yang diajukan cukup kuat. Dia melampirkan bukti massive-nya penggunaan suket pada laporan mengenai pemilih 'siluman', serta fakta-fakta terbongkarnya kotak suara. Lengkap dengan foto, video serta saksi-saksi yang bisa dikonfirmasi.

"Dalam PKPU nomor 8 tahun 2018, KPPS wajib menyegel dan mengamankan kotak suara setelah proses perhitungan suara telah selesai. Itu seharusnya memenuhi syarat untuk dilakukan PSU pada rujukan aturannya pasal 112 undang-undang Pilkada tahun 2015," kata Majid, Jumat (6/7/2018).

Atas putusan itu, Tim FAS berencana melaporkan Panwaslu Parepare ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). 

"Ada indikasi Panwaslu tutup mata, melakukan pembiaran selama proses pencoblosan, dan mengeluarkan keputusan yang tidak selaras dengan bukti yang ada. Semoga Panwaslu tidak ikut dalam lingkaran kecurangan massive ini," bebernya.

Sebelumnya, tim FAS melaporkan tiga dugaan kecurangan pada Pilwalkot Parepare. Masing-masing dugaan pemilih siluman (pengguna suket yang diprakirakan mencapai 3000 orang), pembongkaran dan rusaknya segel kotak suara, serta pemilih di bawah umur. 

Atas putusan Panwaslu tersebut, ratusan massa pendukung FAS meluapkan kekecewaan dengan memblokir jalan Trans Sulawesi, di perbatasan Barru-Parepare. Informasi yang dihimpun, aksi serupa dari tim FAS masih akan berlanjut disejumlah titik.

Terpisah, Ketua Panwaslu Kota Parepare, M Zainal Asnun mengaku siap menghadapi laporan Tim Faisal Andi Sapada-Asriady Samad (FAS-AS) jika dilaporkan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Semua orang memiliki hak untuk melapor jika merasa tidak puas dengan hasil putusan yang kami keluarkan,” ungkap Zainal Asnun.

Zainal menjabarkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslu merupakan hasil rapat dengan Sentra Gakumdu setelah sebelumnya melakukan konsultasi dengan Bawaslu Provinsi Sulsel. “Rekomendasi tersebut bisa kami pertanggungjawabkan,” tegasnya.