Selasa, 10 Juli 2018 18:44 WITA

Appi-Cicu Resmi Gugat KPU Makassar ke MK

Editor: Mulyadi Abdillah
Appi-Cicu Resmi Gugat KPU Makassar ke MK
Foto: Dok/Rakyatku

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Tim hukum pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar, Munafri Arifuddin-A Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) resmi menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

Dikutip dari situs resmi MK, permohonan gugatan ini tercatat pada pukul 16:31 WIB, Selasa (10/9/2018). Pihak termohon adalah KPU Makassar. 

Appi-Cicu menunjuk Muhammad Rulyandi dkk sebagai kuasa hukumnya. Hingga pukul 18:34 WITA, permohonan pokok perkara belum diunggah di situs MK. 

Appi-Cicu Resmi Gugat KPU Makassar ke MK

Hasil rekap perolehan suara oleh KPU Makassar menetapkan, perolehan suara kolom kosong lebih besar dari pasangan Appi-Cicu. Selisihnya sebesar 36.550 suara. 

Pasangan Appi-Cicu meraih 264.245 suara atau 46,77 persen sedangkan kolom kosong sebesar 300.795 suara atau 53,23 persen. 

Selisih jumlah suara Appi-Cicu dengan kolom kosong melebihi ambang batas untuk digugat ke MK. Selisihnya 6,46 persen. 

Sesuai aturan, untuk mengajukan gugatan ke MK bagi Kota Makassar yang memiliki jumlah penduduk 1 juta lebih, harus memiliki selisih suara 0,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.

Sekjen MK, Prof Guntuh Hamzah, menjelaskan, kendati hasil pilkada tak sesuai ambang batas MK, para paslon yang ingin menggugat hasil pilkada ke MK tetap dipersilakan. Dia menambahkan, berkas gugatan juga akan dipelajari.

"Tetap dilayani meskipun melebihi ambang batas di MK, jadi kalau mau masuk ke sini tetap dilayani nanti akan ditelaah perkara-perkaranya. Di 2 Pilkada sebelumnya juga tetap dilayani," ujar Guntur dikutip dari detikcom, Senin (9/7/2018).

Guntur menjelaskan, berdasarkan pengalaman 2 pilkada serentak sebelumnya, gugatan yang melebihi ambang batas di MK tetap digelar sidang. Bahkan, ada juga pilkada yang ambang batas suara di atas 0,5% tetap digelar hingga ke pokok perkara.

"Tentu nantinya itu domain dari bapak-ibu hakim yang akan menentukan dan melihat masalahnya. Dulu bahkan ada Pilkada di Kabupaten yang ambang batasnya lebih dari 0,5% tetap digelar sampai ke pemanggilan saksi karena memang hakim melihat ada yang aneh," demikian Guntur.