Selasa, 10 Juli 2018 19:26 WITA

Pilkada Makassar

Suara Kolom Kosong Digugat ke MK, Apa Saja Pokok Perkaranya?

Penulis: Sutrisno Zulkifli
Editor: Mulyadi Abdillah
Suara Kolom Kosong Digugat ke MK, Apa Saja Pokok Perkaranya?
Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) saat bersama pendukungnya beberapa waktu lalu.

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Tim Hukum Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) telah resmi mendaftarkan permohonan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), perihal hasil pemungutan suara Pilwalkot Makassar 2018.

Dikutip dari situs resmi MK, permohonan gugatan ini tercatat pada pukul 16:31 WIB, Selasa (10/9/2018). Pihak termohon adalah KPU Makassar. 

Salah satu Tim Hukum Appi-Cicu, Habibi mengaku ikut membawa berkas permohonan ke MK. Hanya saja, Habibi masih merahasiakan, pokok perkara apa saja yang diajukan oleh kuasa hukumnya ke MK. 

"Nanti disampaikan (pokok perkaranya) dalam persidangan. Masih kita keep sampai saat ini. Tunggu saja tanggal mainnya," tutur Habibi sesaat lalu saat dikonfirmasi.

Berdasarkan UU No 10 Tahun 2016 Pasal 157 Ayat 8 berbunyi: "Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil Pemilihan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan".

Sementara itu, Juru Bicara Appi-Cicu, Arsony mengungkapkan, meski secara kalkulasi selisih, Appi-Cicu terpaut sekitar 6 persen, namun tidak menghalau untuk pihaknya tetap mengajukan keberatan atas hasil keputusan KPU.

Dikatakan Arsony, materi gugatan lebih fokus kepada adanya indikasi kecurangan dan keterlibatan ASN dan kepala daerah, sehingga pihaknya kalah dalam hasil penghitungan suara. Lebih spesifik, ia menyebut, peran sejumlah camat dan Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto dalam keberatannya tersebut.

"Ini bukan gugatan hasil, karena kita lebih melihat secara komprehensif ada konspirasi secara sistematis oleh pemerintah kota dan pihak terkait secara TSM (terstruktur, sistematis dan massfi)," kata Arsony saat dikonfirmasi lewat sambungan telepon, sesaat lalu.

Diungkapkan pula, gugatan Appi-Cicu bukan Komisioner KPU Makassar saja, melainkan peran penyelenggara lainnya, seperti PPK dan KPPS.

"Kami sangat optimis dari awal kami mengatakan ini belum berakhir, masih ada upaya yang akan kami lakukan, dan ini betul kami buktikan. Mudah-mudahan kebenaran bisa terungkap," demikian politikus PDIP tersebut.