Selasa, 10 Juli 2018 23:58 WITA

Karena Aturan Ini, Gugatan Appi-Cicu Berpotensi Diproses MK

Editor: Fathul Khair Akmal
Karena Aturan Ini, Gugatan Appi-Cicu Berpotensi Diproses MK

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Tim hukum pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar, Munafri Arifuddin-A Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) resmi menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

Dikutip dari situs resmi MK, permohonan gugatan ini tercatat pada pukul 16:31 WIB, Selasa (10/9/2018). Pihak termohon adalah KPU Makassar. 

Gugatan ini sekaligus menerangkan bahwa, sekalipun selisih jumlah suara pasangan Appi-Cicu dengan kolom kosong melebihi ambang batas sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu selisih dua persen, namun tetap dapat mengajukan gugatan ke MK.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan, Misna M Attas membenarkan hal tersebut. Menurutnya, aturan terkait pengajuan gugatan ke MK sekalipun melebihi ambang batas yang telah ditentukan tersebut telah diberlakukan sejak tahun 2017 lalu.

"(Dua persen) itu syarat formal. Tetapi ada perbedaan dengan tahun 2015. 2017 itu sudah dimulai aturan bahwa MK akan menelisik substansi persoalan atau permohonan yang diajukan oleh pemohon," katanya saat dikonfirmasi, Selasa (10/7/2018).

Jadi walaupun tidak sesuai dengan selisih dua persen, menurut Misna, jika MK menemukan hal-hal yang substansial dalam gugatan tersebut maka bisa saja berlanjut ke persidangan.

"Walau tidak sesuai dengan selisih, tapi mereka (MK) menemukan persoalan-persoalan yang memang substansial untuk disidangkan, maka mungkin keputusan MK bisa saja lain. Itu sejak 2017 berlaku. Kalau tahun 2015 begitu tidak mencapai selisih itu tidak bisa (digugat) tapi sekarang ada pergeseran mulai 2017," pungkas mantan Ketua KPU Makassar ini.

Sekadar diketahui, hasil rekap KPU Makassar, pasangan Appi-Cicu yang diusung 10 partai besar memperoleh suara sebanyak 46,77 persen sedangkan Kolom Kosong 53,23 persen. Selisihnya 6,46 persen. 

Sesuai aturan, untuk mengajukan gugatan ke MK bagi Kota Makassar yang memiliki jumlah penduduk 1 juta lebih, harus memiliki selisih suara 0,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.