Rabu, 11 Juli 2018 16:22 WITA

Fakta Baru Dugaan Kecurangan Pilkada Bone Temuan KOKO

Penulis: Herman
Editor: Aswad Syam
Fakta Baru Dugaan Kecurangan Pilkada Bone Temuan KOKO
Pendukung KOKO Bone, Andi Mappamadeng Dewang, berorasi di depan Kantor KPU Bone, Rabu (11/7/2018).

RAKYATKU.COM, BONE -- Ada fakta baru yang ditemukan tim pemenangan Kotak Kosong (KOKO), terkait adanya dugaan kecurangan yang dilakukan pihak penyelenggara Pilkada Bone, dalam hal ini KPUD bersama jajarannya.

Hal ini disampaikan relawan KOKO saat menyampaikan orasinya di depan Kantor KPUD Bone Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang  Kabupaten Bone, Rabu, (11/7/2018).

Menurut salah seorang relawan KOKO, banyak oknum yang melakukan kecurangan di penyelenggara KPUD Bone ini.

"Kami menemukan bukti baru bahwa 2 hari sebelum hari pencoblosan, ada pertemuan 21 PPK dengan salah satu paslon di sebuah hotel di Bone," ungkap Mukhawas saat menyampaikan orasinya.

Untuk itu, dengan hal demikian, pihak pendukung KOKO meminta penjelasan dari Ketua KPUD Bone, terkait adanya pertemuan terselubung antara PPK dan salah satu paslon di Bone.

Selain itu, para pendukung KOKO meminta pihak KPU memperlihatkan data hasil rekapan TPS dan PPK kepada pihaknya, karena relawan koko banyak mendapatkan laporan yang masuk, adanya penggelembungan suara untuk paslon Tafaddal.

"Kami hanya meminta data dari hasil rekapitulasi PPK dan TPS, untuk kita cocokkan dengan data kami. Dan apabila data KPU sesuai dengan data yang kami punya, maka tentu gerakan ini akan berheti dengan sendirinya, tapi ketika ada tidak sesuai dengan data kami, maka kami para pendukung koko akan berjuang sampai menempuh jalur hukum," tegas salah satu pendukung KOKO, Andi Mappamadeng.

Sementara Ketua KPU Bone Isharul Haq yang didampingi empat komisoner lainnya mengatakan, pihaknya bisa saja memberikan data kepada pihak KOKO, apabila ada rekomendasi dari pihak Panwas.

"Dari hasil rekapitulasi tingkat TPS dan PPK itu, tidak ditemukan adanya selisih suara dan tidak ada komplain yang terjadi. Dan itu semua disaksikan para saksi, kemudian berdasarkan aturan, bisa saja kami memperlihatkan data rekapan KPU apabila ada rekomendasi dari pihak Panwaslu," kata Isharul Haq.

Setelah aspirasi pendukung KOKO diterima KPU, massa melanjutkan ke Panwas dan DPRD, untuk menyampaikan aspirasi masyarakat.