Sabtu, 28 Juli 2018 08:36 WITA

Sidang Perdana di MK, DIAmi Minta Pemungutan Suara Ulang dengan Calon Tunggal

Editor: Abu Asyraf
Sidang Perdana di MK, DIAmi Minta Pemungutan Suara Ulang dengan Calon Tunggal
Empat dari tujuh tim hukum DIAmi di gedung MK.

RAKYATKU.COM - Sidang perdana gugatan pasangan Mohammad Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari Paramastuti (DIAmi) terhadap KPU Makassar di Mahkamah Konstitusi (MK) digelar Jumat (27/7/2018).

Dalam sidang yang dipimpin hakim konstitusi Anwar Usman, diisi pembacaan materi gugatan oleh Dr Refly Harun, SH, MH, LLM. DIAmi menggugat KPU Makassar yang tidak mengeksekusi putusan Panwaslu Makassar untuk membatalkan SK 64 tentang penetapan pasangan calon tunggal Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi.

Faktanya, KPU Makassar mengabaikan putusan Panwaslu tersebut. Akibatnya, pasangan Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Pramastuti batal bertarung di Pilwalkot Makassar.

"Jadi kami optimis gugatan DIAmi akan dikabulkan. Pasalnya, secara hukum, KPU Makassar telah melanggar pasal 144 UU Nomor 10 Tahun 2016 yang bunyinya dalam waktu tiga hari KPU harus menindaklanjuti putusan Panwaslu, namun faktanya KPU tidak mengindahkan," kata Jamaluddin Rustam, kuasa hukum DIAmi di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (27/7/2018).

Tim hukum DIAmi yang terdiri atas Dr Refly Harun, Nursal SH, Dr Jamaluddin Rustam, Dr Anzar Makkuasa, Yusuf Gunco SH MH, Ardiansyah Kandow SH, dan Rahmatullah SH meminta MK memutuskan pemungutan suara ulang di 15 kecamatan dan menetapakna DIAmi sebagai calon tunggal.

Berikut petitum gugatan DIAmi:

1. Menyatakan Surat Keputusan Pemilihan Wali Kota Makassar dan Wakil Wali Kota Makassar Nomor: 71/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/VII/2018 tertanggal 6 Juli 2018 cacat hukum dan batal demi hukum.

2. Menyatakan Surat Keputusan KPU Kota Makassar Nomor: 64/P.KWK/HK.03-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 tertanggal 27 April 2018 tidak sah atau batal demi hukum.

3. Memerintahkan kepada KPU Kota Makassar untuk menetapkan pemohon (Ir Moh Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham) sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Makassar dalam satu pasangan calon.

4. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengambil alih proses pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kota Makassar karena termohon KPU Makassar telah melanggar peraturan perundang-undangan dengan tidak menjalankan perintah Pengawas Pemilihan Kota Makassar berdasarkan Putusan  Nomor: 002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018.