Sabtu, 28 Juli 2018 21:39 WITA

Siapkan Perlawanan, Lima Komisioner KPU Palopo ke Jakarta Temui DKPP

Penulis: Rizal
Editor: Adil Patawai Anar
Siapkan Perlawanan, Lima Komisioner KPU Palopo ke Jakarta Temui DKPP
Ketua KPU Kota Palopo, Haedar Djidar.

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Lima komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo meradang pasca Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada mereka, Rabu (25/7/2018) lalu.

Ketua KPU Palopo, Haedar Djidar mengaku akan bertolak ke Jakarta untuk menemui DKPP. Dirinya bersama empat komisioner KPU Palopo lainnya akan meminta penjelasan DKPP mengenai detail pelanggaran yang dituduhkan kepada mereka.

"Hari ini (Sabtu, 28/7/2018), kami akan berangkat ke Jakarta. Kami akan tetap menyusun strategi bagaimana menangani masalah ini. Kita akan terus melakukan perlawanan atas keputusan itu, karena bagi kami keputusan DKPP itu adalah keputusan yang tidak adil. Bentuk laporannya kita masih menunggu hasil rembuk bersama semua komisioner. Ini menyangkut masa depan kami. Intinya kami tidak terima itu dan akan melakukan upaya-upaya selanjutnya," tuturnya saat ditemui Rakyatku.com di Kantor KPU Sulsel, Jalan AP Pettarani Makassar, Sabtu sore (28/7/2018).

Ketika menghadap ke DKPP, menurut Haedar, pihaknya juga akan menyertakan sejumlah bukti-bukti untuk menguatkan bahwa keputusannya mengabaikan rekomendasi Panwaslu Palopo saat itu sudah tepat.

"Kita akan menghadap ke DKPP untuk menjelaskan bahwa apa yang menjadi keputusan mereka itu keliru dengan mencantumkan beberapa bukti. Kita menganggap DKPP ini sangat parsial dalam mengeluarkan keputusan. Mereka tidak melihat proses panjang yang telah dilalui. Peradilan DKPP ini kan hanya menangani persoalan etik, sementara yang kami lakukan ini bukan persoalan etik yang kami langgar," jelasnya.

Menurut Haedar, dalam amar putusan pun DKPP tidak mencantumkan detail pelanggaran yang dilakukannya sehingga berujung pada sanksi pemberhentian tetap tersebut.

"Amar putusan kan sudah keluar sejak dibacakan putusan tersebut dan itu sudah ada di website DKPP. Dalam amar putusan tersebut, DKPP tidak mencantumkan secara jelas apa pelanggaran kami. Padahal waktu itu, sebelum mengambil keputusan kami sudah berkonsultasi secara berjenjang mulai dari KPU provinsi sampai KPU RI. Waktu itu, Dirjen Otda (Otonomi Daerah) dan KPU RI mengatakan bahwa itu tidak melanggar. Terus DKPP mengatakan kami tidak berintegtiras dimana letaknya kesalahannya? Ini bukan persoalan etik, lalu DKPP menganggap ini kesalahan. Jadi tidak setimpal," keluhnya.

Selain akan menghadap ke DKPP, menurut Haedar, pihaknya juga akan berkonsultasi ke KPU RI. Sebab menurutnya, pihak KPU RI juga merupakan pihak terkait dalam masalah ini.

"Kita mau menyampaikan ke Divisi Hukum KPU RI bahwa apa yang kami laksanakan ini adalah arahan dari KPU RI. Saat itu, KPU RI memerintahkan untuk menolak rekomendasi (Panwaslu Palopo) tersebut. Nah, itu yang kami lakukan saat itu. Makanya yang kami lakukan ini untuk menjaga marwah KPU RI," tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap 5 anggota KPU Kota Palopo. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan sesi II di kantor DKPP RI di Jakarta, Rabu (25/7/2018) yang disiarkan langsung lewat FB resmi DKPP.

Menurut DKPP, Komisioner KPU Palopo dalam proses pelaksanan Pilwalkot Palopo pada beberapa waktu lalu, tidak cermat dan mengabaikan rekomendasi Panwaslu Palopo perihal rekomendasi agar pasangan Judas Amir-Rahmat Bandaso didiskualifikasi sebagai peserta.