Kamis, 02 Agustus 2018 15:22 WITA

Ini Jawaban KPU dan Panwas Makassar di Sidang MK

Editor: Mulyadi Abdillah
Ini Jawaban KPU dan Panwas Makassar di Sidang MK
Foto: Situs MK

RAKYATKU.COM, JAKARTA - KPU Makassar sudah memberikan jawaban atas pokok perkara yang diajukan pasangan Munafri Arifuddin-A Rachmatika Dewi kepada majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (1/8/2018) kemarin.

Sidang sengketa Pilkada Makassar dipimpin langsung Ketua MK Anwar Usman didampingi Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna dan Wahiduddin Adams.

Menurut Kuasa Hukum KPU Kota Makassar, Marhumah Majid dikutip dari situs MK, adanya pemilih yang memilih kolom kosong pada Pilkada Makassar 2018 bukan karena adanya arahan untuk merugikan pasangan calon, tetapi pilihan dari pemilih sendiri. 

Apabila dilakukan pembatalan kolom kosong hal tersebut justru melanggar hak konstitusional pemilih yang telah menyampaikan aspirasinya. 

Dalam sidang itu pula, Panwas Kota Makassar memberikan keterangan. Adnan Jamal dalam keterangannya mengatakan, dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh termohon yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif akibat keterlibatan ASN tidak bisa dianggap benar. 

“Pada dasarnya persoalan tersebut telah diselesaikan sesuai dengan tahapan penyelesaian permasalahan dalam pilkada. Jadi, hal tersebut bukanlah menjadi wewenang Mahkamah,” ujar Adnan terhadap perkara yang teregistrasi Nomor 31/PHP.GUB-XVI/2018 ini.

Diskualifikasi DIAmi

KPU Makassar juga memberikan jawaban atas diskualifikasi pasangan M Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari Paramastuti (DIAmi) dari bursa kontestan Pilkada Makassar.

KPU Kota Makassar sebagai Termohon menyampaikan bahwa pembatalan Paslon Nomor Urut 1 Pilkada Kota Makassar 2018 adalah sah secara prosedural karena dilakukan secara berjenjang. 

“Sehingga dengan adanya putusan, maka permohonan Pemohon tidak miliki hak konstitusional sebagai calon walikota dan wakil walikota Makassar Tahun 2018,” jelas Marhumah.

Dengan selesainya sidang tersebut, maka pemohon maupun termohon menunggu putusan dismissal (putusan sela). 

Merujuk jadwal penanganan perkara pilkada di MK, pembahasan dan pengambilan Putusan (dismissal) melalui Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) berlangsung pada 6-8 Agustus 2018. Hasil dari RPH itu dibacakan pada 9-15 Agustus 2018

Dari putusan ini nanti diseleksi, perkara yang terbukti tidak memenuhi syarat permohonan atau memenuhi syarat permohonan bisa lanjut ke sidang.