Kamis, 09 Agustus 2018 15:19 WITA

Sengketa Pilkada Palopo

MK Tolak Gugatan Ome-Bisa, Ini Penyebabnya

Editor: Mulyadi Abdillah
MK Tolak Gugatan Ome-Bisa, Ini Penyebabnya
Foto: IST

RAKYATKU.COM - Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan gugatan yang diajukan pasangan Akhmad Syarifuddin Daud-Budi Sada (Ome-Bisa). Putusan ini dibacakan dalam sidang pembacaan putusan sela yang dipimpin Anwar Usman, Kamis (9/8/2018). 

Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

Pertimbangannya, ternyata permohonan pemohon hanya mendalilkan keberatan atas tidak dilaksanakannya rekomendasi Panwaslu Palopo dan memohonkan penundaan penetapan pemenang Pemilihan Walikota dan Wakil  Walikota Palopo Tahun 2018 (vide permohonan Pemohon). 

Selain itu, permohonan yang diajukan bukan dalam format permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota melainkan hanya berupa surat keberatan. 

Pemohon dalam permohonannya yang berupa surat bernomor 075/TPOB/VII/2018, bertanggal 7 Juli 2018, yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2018, sama sekali tidak menyebutkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 119/PL.03.6-Kpt/7373/KPUKot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018. 

Demikian pula isinya sama sekali tidak mempersoalkan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon in casu KPU Kota Palopo dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018

Pemohon telah diberi kesempatan untuk memperbaiki permohonan 3 hari kerja, yaitu 16 Juli 2018 sampai dengan 18 Juli 2018, namun perbaikan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon ternyata hanya berisi identitas Pemohon dan Termohon tanpa menyebutkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 119/PL.03.6-Kpt/7373/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018 yang seharusnya menjadi objek permohonan yang merupakan kewenangan Mahkamah dan juga tanpa mengubah atau memperbaiki format permohonan sebagaimana mestinya sesuai dengan Pasal 8 PMK 5/2017.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat objek permohonan Pemohon yang menjadi dasar pengajuan permohonan Pemohon adalah salah objek (error in objecto), sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah. 

Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Mahkamah tidak berwenang karena objek permohonan Pemohon salah objek (error in objecto) beralasan menurut hukum.