Jumat, 10 Agustus 2018 18:00 WITA

Kuasa Hukum Beber Mengapa Gugatan DIAmi Ditolak MK

Editor: Aswad Syam
Kuasa Hukum Beber Mengapa Gugatan DIAmi Ditolak MK
Jamaluddin Rustam

RAKYATKU.COM, MAKASSAR -- Gugatan Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto-Indira Mulyasari Paramastuti (DIAmi) di Mahkamah Konstitusi (MK) ditolak. Keinginannya agar KPU Makassar melakukan Pilwalkot Makassar 2018 ulang pada Oktober mendatang, akhirnya pupus. Makassar akan ikut pada Pilkada Serentak 2020 mendatang.

Kuasa Hukum DIAmi, Jamaluddin Rustam membeberkan, alasan mengapa pihaknya ditolak di MK. "Karena sudah diputuskan Mahkamah Agung tentang apa yang dipersoalkan sebelumnya," kata Jamaluddin, saat dikonfirmasi via sambungan telepon, pada Jumat (10/8/2018).

Seperti diketahui, saat pelaksanan Pilwalkot Makassar 2018 lalu berlangsung, DIAmi digugurkan KPU Makassar, karena dianggap telah melanggar aturan. Keputusan KPU tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil keputusan MA, yang menguatkan putusan PT TUN Makassar yang memerintahkan untuk mendiskualifikasi DIAmi.

Jamaluddin mengungkapkan, alasan MK menolak ajuan gugatan pihak Appi-Cicu soal Pilwalkot Makassar. Menurut Jamaluddin, gugatan tersebut tidak diterima karena tidak memiliki legal standing. "Dan terkait ambang batas 0,5 persen," ucapnya.

Seperti diketahui, berdasarkan keputusan KPU Makassar, pasangan Appi-Cicu kalah dalam perolehan suara dari kolom kosong. Sementara itu, berdasarkan ketentuan UU No 10 Tahun 2016 Pasal 158 ayat 2 poin d, kandidat yang merasa dirugikan boleh mengajukan gugatan jika selisihnya tak lebih 0,5 persen. Sementara, selisih suara hasil pemilihan, Appi-Cicu tertinggal di kisaran angka 6 persen. 

Lebih jauh, dikatakan Jamaluddin, sengketa hasil pilkada sudah final di MK. "Terkait apa langkah selanjutnya, tim hukum baru akan melaporkan hasilnya kepada Pak Danny," bebernya.

Hanya ditegaskan oleh Jamaluddin, langkah hukumnya untuk terus memperjuangkan agar dilakukan pemilihan ulang tahun ini, sudah berhenti. "Karena keputusan MK itu final dan mengikat," pungkasnya. 

Sementara itu, Komisioner KPU Makassar, Andi Shaifuddin menegaskan, Pilwalkot Makassar akan kembali digelar bersamaan dengan Pilkada Serentak 2020.

"Makassar ikut Pilkada Serentak 2020, bukan pilkada ulang," tuturnya.