Selasa, 10 Maret 2020 19:00 WITA

Bawaslu Barru Tuding KPU Langgar Tata Naskah Tes PPS

Penulis: Achmad Afandy
Editor: Adil Patawai Anar
Bawaslu Barru Tuding KPU Langgar Tata Naskah Tes PPS
Komisioner Divisi Pengawasan dan Hubungan antar Lembaga, Abdul Mannan.

RAKYATKU.COM, BARRU - Bawaslu Kabupaten Barru menuding KPU melanggar administrasi saat pelaksanaan seleksi tertulis calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Barru pada 04 Maret 2020 lalu.

Komisioner Divisi Pengawasan dan Hubungan antar Lembaga, Abdul Mannan mengatakan, pelanggaran administrasi itu berupa tidak adanya bukti berita acara dalam pendistribusian soal tes pada saat ujian.

"Saat amplop soal ujian dibuka, itu tidak disertai berita acara. Maka kami tidak tahu berapa jumlah naskah soal yang didistribusikan. Ini sudah melanggar tata naskah dinas dalam aturan PKPU nomor 17 Tahun 2015. Hal ini juga memungkinkan terjadi hal-hal di luar dari dugaan kita," ujar Abdul Mannan ketika dihubungi, Selasa (10/3/2020).

Pendistribusian amplop berisi soal dan lembar jawaban dalam keadaan tersegel oleh KPU Kabupaten Barru itu dikirim ke lokasi pelaksanaan ujian yang berada di setiap kecamatan.

Akan tetapi, terdapat ketidakseragaman dalam pelampiran berita acara. Dari tujuh kecamatan yang ada, hanya dua kecamatan yang membuat berita acara distribusi soal tersebut, yakni kecamatan Barru dan Soppeng Riaja. Sementara kecamatan lain tidak punya berita acara pendistribusian soal.

"Padahal sebelum soal di distribusikan kami sudah menyarankan untuk membuat berita acaranya. Tapi hanya dua kecamatan itu yang menerima saran tersebut. Pelanggaran ini kami tangani serius. Menyikapi itu, kami sudah bersurat pada 5 maret 2020 kepada KPU Barru dengan tembusan kepada KPU dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan," tuturnya.

Pihaknya berharap, lanjut Mannan, agar KPU Barru dapat memperhatikan ketertiban administrasi ini. "Agar tercipta keseragaman dalam penyelenggaraan administrasi serta mewujudkan tata kearsipan yang berdaya guna dan berhasil guna, dan mewujudkan asas keterkaitan tata naskah dinas sebagai bagian dari sistem administrasi umum dan mempunyai keterkaitan dengan administrasi kearsipan," ungkapnya.

Sementara itu, Komisioner Divisi Parmas, Sosialisasi dan SDM KPU Barru, Lilis Suryani mengatakan, alasan tidak membuat berita acara tersebut lantaran tidak ada dalam aturan PKPU yang ia pelajari.

"Saya sudah pelajari dan cari aturannya. Tapi tidak ada di PKPU yang memuat soal pembuatan berita acara pendistribusian, apabila kami (KPU Kabupaten Barru) sendiri yang membuat, mengelola, dan mendustribusikan soal itu. Kecuali pengelolaan soal dipihak ketigakan maka itu wajib ada berita acaranya," jelas Lilis Suryani.

Lanjut dia, berita acara pendistribusian soal PPS itu tidak hanya terjadi di Kabupaten Barru. Tapi, ada 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang melakukan hal demikian. 

"Bukan cuma Barru, semua daerah di Sulawesi Selatan itu tidak menyertai berita acara pada pendistribusian soal tersebut. Kalau ada dua kecamatan yang bikin berita acara itu, tanyakan ke Ketua KPU saja lebih jelasnya, apa alasannya, sehingga membuat berita acara tersebut," ungkap Lilis. Sementara Ketua KPU Barru memilih tutup mulut. Rakyatku.com sudah berusaha mengonfirmasi lewat telepon namun tak dijawab.

loading...
Loading...
Loading...