Minggu, 22 Maret 2020 23:14 WITA

KIP2D Ingatkan PPK Hingga KPPS Wajib Netral di Pilwalkot Makassar

Editor: Fathul Khair Akmal
KIP2D Ingatkan PPK Hingga KPPS Wajib Netral di Pilwalkot Makassar

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu dan Demokrasi (KIP2D) Agus Abuhanisah berharap, seluruh penyelenggara Pilkada Kota Makassar 2020, agar bersikap netral.

"Meminta secara tegas, kepada KPUD agar memastikan bahwa seluruh panitia
dalam tingkat PPK sampai TPS, tidak berpihak atau netral," kata Agus, Minggu (22/3/2020).

Agar seluruh petugas Pilkada bisa netral, KIP2D berharap, KPU Makassar betul-betul bisa mendalami latar belakang calon PPK, PPS, dan KPPS sebelum dilantik. Ia berharap, adanya partisipasi masyarakat, dalam penentuan setiap petugas dalam Pilkada nanti.

"Agar publik bisa mengetahui, dan mengkritisi ada di antara calon PPK, PPS, KPPS, dimana memiliki rekam jejak pengurus partai 5 tahun terakhir," ujarnya.

Berhubung dengan adanya penundaan pelantikan, dan regulasi tahapan Pilkada terkait masalah virus corona, agar memanfaatkan momentum waktu yang ada, untuk kembali melakukan penelitian rekam jejak para calon PPK, PPS, dan KPPS.

"Bahwa yang bersangkutan, benar-benar bukan pengurus partai politk. Dan tidak memiliki hubungan kekerabatan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar," tegasnya.

loading...

Dia juga menginginkan, calon anggota PPK, PPS, KPPS agar transparan dalam pengisian biodata pendaftara, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan KPU no 3 tahun 2015, sebagaimana diubah dengan peraturan KPU no 66/2020.

"Selain itu, kami berharap, agar KPUD menyampaikan surat dan membagikan ke wajib pilih, paling lambat tiga hari sebelum hari pemilihan. Tujuannya, agar wajib pilih dapat memastikan, atau mengetahui namanya terdaftar atau tidak. Agar masyarakat memiliki kesempatan untuk segera klarifikasi kepada panitia penyelengara, atau PPS," jelasnya.

Terakhir, untuk bakal calon yang akan bertarung, dia berharap partai politik untuk memperhatikan rekam jejak calon yang diusul. Agar tidak menjadi kegaduhan politik dikemudian hari.

"Dan agar lebih transparan dalam pengelolaan keuangan negara. Baik yang bersumber dari APBDN, maupun hibah APBD pemerintah Kota Makassar 2020," pungkasnya.

Loading...
Loading...