Jumat, 25 Agustus 2017 08:52 WITA

Tinggal Ketok Palu, Hanura Usung Tafaddal Jilid II

Editor: Fathul Khair Akmal
Tinggal Ketok Palu, Hanura Usung Tafaddal Jilid II
Fahsar Padjalangi dan Ketua Tim Pilkada Hanura Bone, Risal Jamal

RAKYATKU.COM, BONE - Pasangan incumbent bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bone, Andi Fahsar Padjalangi-Ambo Dalle (Tafaddal) semakin banyak dilirik partai politik. Setelah sebelumnya resmi diusung Golkar dan PKS, pasangan ini sebentar lagi juga bakal disokong Partai Hanura.

Partai bentukan Wiranto ini tinggal mengetok palu untuk mengeluarkan rekomendasinya bagi pasangan Fahsar-Ambo Dalle. Sebab, hanya pasangan ini yang secara resmi mengikuti setiap proses penjaringan di Partai Hanura.

Sebelumnya, ada beberapa figur yang sempat mengambil formulir di Partai Hanura, namun hanya sebatas pengambilan dan tidak sampai pada tahap pengembalian formulir. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Tim Pilkada Hanura Bone, Risal Jamal.

Risal mengatakan, hingga saat ini tidak ada yang 'berani' melawan calon petahana tersebut, karena mungkin saja, melihat tren surveinya yang masih terlampau jauh.

"Di Bone ini bukan krisis pemimpin, tapi mungkin tidak ada yang mau melawan bupati hingga hari ini. Karena kamarin, ada lima orang yang mengambil formulir di Hanura, tapi tidak dikembalikan. Itu tandanya untuk keseriusannya menjadi calon itu tidak ada," kata Risal yang juga Anggota DPRD Bone ini.

Ia mengungkapkan, tahapan pengusungan pasangan calon kepala daerah Bone dari yang mengontrol 2 kursi di legislatif ini, sudah berada di tingkat pengurus Hanura Sulsel. Tinggal menunggu hasil rapat pleno, untuk kemudian diserahkan ke DPP Hanura.

Dengan bergabungnya satu per satu partai politik ke duet Tafaddal, semakin membuka peluang terjadinya peluang kotak kosong. Pasangan ini sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi Golkar (15 kursi) dan PKS (3 kursi).

Lebih jauh, saat dimintai tanggapan terkait kemungkinan Pilkada 2018 mendatang berakhir dengan kotak kosong, ia beranggapan hal itu bukan suatu kegagalan domokrasi. 

"Intinya, apabila Pilkada mendatang berakhir melawan kotak kosong, itu legal. Undang-undang kita mengatur hal itu, menurut saya itu sah-sah saja," pungkasnya.