Sabtu, 26 Agustus 2017 13:04 WITA

Melawan Kotak Kosong, Jurus Ampuh Menang di Pilkada

Editor: Mulyadi Abdillah
Melawan Kotak Kosong, Jurus Ampuh Menang di Pilkada
Ilustrasi: Fadly

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Fenomena melawan kotak kosong masih berpotensi tercipta di Pilkada Serentak 2018. Jurus ini memang terbilang ampuh untuk melenggang mulus ke kursi kepala dan wakil kepala daerah. 

Kandidat cuma butuh 50 persen dari suara sah untuk meraih kemenangan. Terbukti pada Pilkada Serentak 2017. Tercatat ada 9 daerah yang cuma diikuti oleh 1 pasangan calon. 

Dari sembilan daerah yang memiliki calon tunggal tersebut, delapan di antaranya adalah calon kepala daerah petahana. Mereka bertarung melawan kotak kosong untuk merebut suara rakyat. Hasilnya, mereka semuanya menang dengan mudah.

Masing-masing di Pilkada Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Pati, Kabupaten Landak, Kabupaten Buton, Kabupaten Maluku Tengah, Kota Jayapura, Kabupaten Tambrauw, dan Kota Sorong. 

Aroma melawan kotak kosong di Pilkada Serentak Sulsel 2018 sudah tercium. Konsultan Politik Jaringan Suara Indonesia (JSI),  Nursandy mencermati, potensi melawan kotak kosong memungkinkan terwujud di Pilkada Kabupaten Bone dan Sidrap. 

Itu tercermin dari aksi 'borong' parpol yang dilakukan H Andi Fahsar Padjalangi (Bone) dan Hj Fatmawati (Sidrap).

Melawan Kotak Kosong, Jurus Ampuh Menang di Pilkada

Pasangan A Fahsar M Padjalangi-Ambo Dalle

Sandi menguraikan, ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan pilkada diikuti oleh calon tunggal. Pertama, tidak adanya calon penantang kuat yang mampu meyakinkan parpol atau menyiapkan sekoci di jalur independen. 

"Kedua, figur yang memiliki sumber daya yang kuat punya kuasa untuk memborong parpol. ini juga bagian dari strategi untuk meraih kemenangan dengan mudah," urai Sandi kepada Rakyatku.com, Sabtu (26/8/2017). 

Ketiga, lanjut Sandi, perilaku partai politik hari ini cenderung pragmatis dan transaksional sehingga menjadi celah bagi kandidat potensial utamanya punya finansial kuat untuk merangkul parpol. Di sisi lain parpol tidak menyiapkan kader-kadernya untuk menjadi pemimpin alternatif di daerah.

"Perebutan partai pengusung juga bagian dari strategi awal bagi kandidat dalam membangun kekuatan elektoral dan menentukan kuantitas kandidat yang akan berkontestasi," demikian Sandi.

Pengamat Politik asal Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Andi Luhur Prianto memaparkan, perebutan partai pengusung saat ini bukan lagi hanya sekedar "kendaraan" untuk berkontestasi, tetapi sudah menjadi bagian dari strategi pemenangan. 

"Makanya wajar kalau ada kandidat mulai berpikir 'sapu bersih' dukungan partai. Tinggal kita lihat sebenarnya, apakah perilaku timnya memang mengarah pada upaya 'sapu bersih' semua dukungan. Tentu hal ini tidak semudah kata-kata," tegasnya.

Lebih lanjut, Luhur menilai bahwa perubahan perilaku kandidat di pilkada kali ini cenderung ingin lebih cepat menyelesaikan kontestasi sebelum terjun di arena pemilihan suara yang sesungguhnya.

"Caranya adalah dengan berkompetisi menciptakan kondisi atau mengatur lawan yang akan dihadapi di arena Pilkada. Makanya istilah head to head, lawan kotak kosong dan bahkan ada istilah 'kotak kosong pun tidak berani lawan', sesungguhnya menggambarkan fenomena kalau pertarungan antar kontestan akan ditarik ke depan, sebelum masuk tahapan pemilihan dari rakyat," pungkasnya.