06 September 2017 17:34 WITA

Pilkada Jeneponto Paling Rentan Pelanggaran Netralitas PNS

Editor: Mulyadi Abdillah
Pilkada Jeneponto Paling Rentan Pelanggaran Netralitas PNS
Saiful

RAKYATKU.COM, JENEPONTO - Pilkada Jeneponto paling rentan pelanggaran netralitas para PNS alias Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Potensi ini sangat dikhawatirkan menyusul bakal calon yang menguat kini menjabat di Pemkab Jeneponto. Yakni Iksan Iskandar (bupati), Mulyadi Mustamu (wakil bupati), dan Muhammad Syarif Patta (Sekda). 

Ketiganya malah sudah punya pasangan. Iksan Iskandar menggaet Paris Yasir, Mulyadi Mustamu berduet Muh Kasmin Makkamula dan Muhammad Syarif 'meminang' Andi Tahal Fasni.

Komisioner Panwaslu Jeneponto Divisi Hukum, Penindakan dan Penyelesaian Sengketa Pemilu, Saiful mengatakan, kondisi ini merupakan tantangan bagi Panitia Pengawas Pemilu dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap bentuk pelanggaran baik yang di masyarakat dan ASN itu sendiri.

Menurutnya, Undang-undang Pemilu No 10 Tahun 2016 sudah mengatur, baik pencegahan dan penindakan terhadap ASN yang tidak netral di kontestasi pilkada. 

"Selain itu, juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN dilarang terlibat politik praktis," ucap Syaiful, Selasa (6/9/2017).

Ditegaskan, ASN yang terbukti terlibat langsung, dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana.

"Jika ada yang terlibat sebagai tim pemenangan atau terlibat lansung dalam kampanye, kita akan lihat seperti apa pelanggarannya. Apakah pelaggaran administrasi, kode etik atau pidana. Kalau itu terjadi maka dapat diancam pidana maksimal tujuh tahun," paparnya.

Saiful menjelaskan, untuk menindak para ASN yang melanggar nanti di pilkada, pihaknya telah melakukan kordinasi dengan pihak kepolisian, kejaksaan dan sejumlah unsur muspida.