Kamis, 07 September 2017 09:22 WITA

Bawaslu Sulsel Tunggu Masukan Kabupaten Soal Dana Sharing Pilkada

Penulis: Rizal
Editor: Sulaiman Abdul Karim
Bawaslu Sulsel Tunggu Masukan Kabupaten Soal Dana Sharing Pilkada

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel menunggu usulan kebutuhan 12 kabupaten/kota di Sulsel yang akan menggelar Pilkada Serentak 2018. Usulan tersebut sebagai patokan untuk menentukan besaran dana sharing yang akan diturunkan kepada kabupaten/kota yang menggelar Pilkada.

Ketua Bawaslu Sulsel, Laode Arumahi mengaku saat ini pihak Bawaslu telah membuat rancangan dana sharing tersebut, hanya saja pihaknya akan melihat kebutuhan yang telah disetujui kabupaten/kota.

"Dana sharing itu kan untuk 12 kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada. Kami akan lihat berapa kebutuhan yang disetujui kabupaten/kota sekarang. Kita tunggu kesepakatan dari kabupaten/kota mereka mentok diangka berapa.
Kemudian itu harus kami tutupi," ujarnya ketika dikonfirmasi Rabu (6/9/2017) malam.

Meskipun demikian, Laode berharap jangan sampai anggaran yang ditutupi oleh dana sharing lebih besar dari anggaran yang menjadi kewajiban pemerintah kabupaten/kota yang menggelar Pilkada tersebut.

"Jangan sampai lebih banyak yang ditutupi. Itu kan menjadi kewajiban pemerintah kabupaten/kota yang menggelar Pilkada. Dana sharing itu hanya membantu karena ada tugas tambahan mereka sebagai pelaksana Pilgub. Itu makna dana sharing," jelasnya.

loading...

Disinggung jika anggaran yang telah ditandatangani Bawaslu dalam NPHD dengan Pemprov Sulsel direvisi lagi oleh DPRD Sulsel, Laode mengaku bahwa hasil revisi Pemprov saja sudah luar biasa. 

"Dari 360 miliar menjadi 141 miliar. Tadinya kan 110 M. Tapi kita coba lihat lagi ternyata banyak sekali yang urgen itu hilang seperti kegiatan sosialisasi dan Bimtek serta biaya perjalanan. Hal itu otomatis akan mengurangi kinerja. Tapi setelah penandatanganan NPHD kemarin sudah dilakukan perbaikan sedikit demi sedikit," tuturnya.

Laode juga menambahkan bawa pihak Bawaslu Sulsel akan berdiskudi dengan Panwas Kabupaten/Kota untuk mengantisipasi kekurangan anggaran tersebut.

"Kita akan diskusi kembali dengan teman-teman di kabupaten/kota untuk menyusun strategi baru dalam mengantisipasi kekurangan anggaran tersebut. Paling tidak memotivasi mereka untuk tidak terpengaruh dengan kekurangan itu," pungkasnya.

Loading...
Loading...