Kamis, 14 September 2017 11:39 WITA

Parpol Pro Jokowi-JK Terpecah 4 di Pilgub Sulsel

Editor: Mulyadi Abdillah
Parpol Pro Jokowi-JK Terpecah 4 di Pilgub Sulsel
Ilustrasi: Fadly/Rakyatku

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Delapan parpol koalisi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) tercerai berai di kontestasi Pilgub Sulsel. Mereka punya jagoan berbeda menyusul Pilgub Sulsel adalah ruang tarung bebas, tanpa incumbent. 

Dari delapan parpol penyokong Jokowi-JK, lima diantaranya sudah punya pilihan. Golkar-NasDem menyokong Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar, PPP-PAN berada di barisan Ichsan Yasin Limpo-Andi Mudzakkar serta PKB memilih Agus Arifin Nu'mang yang akan berduet Aliyah Mustika Ilham. 

Tiga parpol tersisa adalah PDIP, Hanura dan PKPI. PDIP selaku parpol penguasa di tanah air hampir pasti mengusung Nurdin Abdullah. Partai berlambang banteng moncong putih itu malah akan menyatu dengan PKS. Sementara Hanura dan PKPI masih 'galau' dalam menentukan arah dukungan. 

Parpol Pro Jokowi-JK Terpecah 4 di Pilgub Sulsel

Direktur Nurani Strategic, Nurmal Idrus menilai, terkesan agak sulit membuat koalisi nasional dilinearkan pada kontestasi pilkada. Sebab, semuanya tergantung pada kepentingan masing-masing partai.

"Semua tergantung kepentingan masing-masing. Apalagi memang tak ada perjanjian untuk membangun koalisi permanen yang mencakup hingga ke daerah ketika koalisi nasional tersebut dibangun," ucap Nurmal kepada Rakyatku.com, Kamis (14/9/2017).

Menurut Nurmal, partai politik akan melihat sejauh mana kepentingannya saling menguntungkan ketika akan mengarahkan dukungan pada kandidat tertentu. "Parpol tentu merujuk pada kepentingan politis mereka ketika membangun koalisi di pilkada," tuturnya.

Setali tiga uang. Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Andi Luhur Prianto menilai, formasi koalisi nasional memang bersifat dinamis. Artinya, tidak bisa berlaku seragam di seluruh wilayah. 

"Bukan hanya di Sulsel, di beberapa daerah juga mulai menunjukkan masa depan koalisi nasional ini semakin suram. Kasus perpisahan koalisi PKS-Gerindra di Jawa Barat, salah satu contoh yang mengindikasikan bahwa di daerah-daerah lain pun arah dukungan partai koalisi nasional tidak lagi bisa menjadi dasar koalisi untuk pilkada," ujarnya.

Menurutnya, dalam ilmu politik ada adagium "all politics is local". Artinya seketat apapun tekanan sentralisasi keputusan partai di tingkat pusat, tetapi masing-masing pimpinan partai di daerah bisa mempunyai respon yang berbeda.

"Respon tersebut sesuai dinamika politik lokalnya sendiri-sendiri. Soal tepat atau realistisnya pilihan mereka, setiap partai tentu punya rasionalisasi. Tapi saya kira lebih dominan pada aspek pragmatisme elektoral," pungkasnya.