Sabtu, 16 September 2017 08:33 WITA

Pilgub Sulsel

Dukungan ASN, TNI dan Polri Tak Berlaku Bagi Calon Perseorangan 

Editor: Fathul Khair Akmal
Dukungan ASN, TNI dan Polri Tak Berlaku Bagi Calon Perseorangan 
Komisioner KPUD Sulsel Divisi Hukum, Khaerul Mannan

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Dukungan KTP dari Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri serta kepala desa (Kades) tak berlaku bagi kandidat yang maju lewat jalur perseorangan pada Pilgub Sulsel 2018 mendatag.

"Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang pencalonan kandidat memutuskan bahwa mulai PNS, TNI/Polri itu tidak boleh memberikan dukungan KTP kepada kandidat perseorangan," kata Komisioner KPUD Sulsel Divisi Hukum, Khaerul Mannan, Jumat (15/9/2017).

Selain itu, aparat desa maupun perangkatnya serta penyelenggara Pilkada seperti PPS, PPK, KPPS dan Panwas juga tidak diperkenankan memberikan dukungan KTPnya.

"Unsur PNS, TNI/Polri, Kepala Desa beserta perangkatnya, penyelenggara Pemilu sampai pegawai sekretariat KPU tidak boleh memberikan dukungan KTP kepada kandidat perseorangan," tegas Khaerul.

Meskipun demikian, dukungan KTP yang terlanjur diberikan oleh PNS, TNI/ Polri maupun perangkat desa serta penyelenggara Pemilu kepada kandidat perseorangan, tetap akan diverifikasi oleh KPU sesuai regulasi yang berlaku.

"KTP tersebut akan tetap diverifikasi, tapi jelas tidak dihitung dan tidak sah karena tidak memenuhi persyaratan yang ada," tuturnya.

Tahapan pendaftaran pasangan calon perseorangan untuk Pilgub Sulsel 2018, dimulai pada 22 sampai 26 November 2017 mendatang.

Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sulsel dari jalur perseorangan, diwajibkan untuk mengumpulkan 486 ribu dukungan KTP, yang tersebar di minimal 13 kabupaten/kota di Sulsel.