Sabtu, 04 November 2017 17:51 WITA

KPU Warning ASN, TNI, dan Polri untuk Netral di Pilkada

Editor: Ibnu Kasir Amahoru
KPU Warning ASN, TNI, dan Polri untuk Netral di Pilkada

RAKYATKU.COM, PAREPARE - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare menggelar  Workshop Pilkada Netral di Hotel Kenari, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sabtu (04/10/2017).

Kegiatan yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri ini, dihadiri Ketua KPU Sulsel, Muh. Iqbal Latief, Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sulsel, Khaerul Mannan, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel, La Ode Arumahi.

Muh. Iqbal Latief mengatakan, workshop tersebut digelar dalam rangka  menciptakan Pilkada yang berkualitas, dengan melibatkan seluruh lapisan dan stakeholder yang ada. 

"Jadi, aturan yang ada tidak hanya untuk diketahui oleh penyelenggara Pilkada, dalam hal ini KPU. Tetapi, juga bagi penyelenggara pemerintahan ASN serta unsur TNI dan Polri," kata kata Iqbal Latief.

Sementara itu, La Ode Arumahi mengemukakan, dalam rangka mengantisipasi Pilkada yang akan digelar serentak, pihaknya telah membentuk Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota maupun Kecamatan, hingga TPS. 

KPU Warning ASN, TNI, dan Polri untuk Netral di Pilkada

Arumahi memaparkan Pengawas Pemilu, dalam tugasnya juga mengawasi netralitas ASN, TNI dan Polri, terlebih, ketiganya tidak boleh dan dilarang untuk melakukan politik praktis. 

"Kami ada MoU dengan Kemenpan RB, BKN, Kemendagri, namun untuk TNI Polri belum ada. Hanya saja, karena sudah ada dalam aturan, maka harus ditindaklanjuti oleh instansi masing-masing. Apalagi, filosofi TNI dan Polri dilarang, sebab kedua lembaga tersebut sangat disiplin dan netral," ungkap La Ode Arumahi.

Di tempat yang sama, Ketua KPU Kota Parepare, Nur Nahdiyah menjelaskan, pihaknya mengapresiasi ASN dan anggota TNI maupun Polri yang berpartisipasi pada workshop ini. Hal itu, kata dia, merupakan wujud keseriusan dalam menciptakan Pilkada netral dan berintegritas.

"Ini juga bentuk dukungan untuk menciptakan Pilkada yang berbudaya dan bermartabat, demi menghasilkan Pilkada yang berkualitas," puji Nahdiyah.