Jumat, 24 November 2017 15:28 WITA

Kewenangan Bawaslu Bertambah

Penulis: Rizal
Editor: Fathul Khair Akmal
Kewenangan Bawaslu Bertambah
Coffee Morning KPU Sulsel dengan topik "Membedah Jalur Perseorangan Pada Pilgub Sulsel 2018" di Warkop Phoenam Jalan Boulevard, Jumat (24/11/2017).

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Komisioner Divisi Hukum Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel, Asri Yusuf membeberkan perbedaan peranan pengawas Pemilu pada Pilkada sebelumnya dan yang akan datang.

"Pengawas Pemilu dulu hanya sebatas merekomendasi terhadap suatu temuan, sekarang ada fungsi ajudikasi," tuturnya ketika menghadiri Coffee Morning KPU Sulsel dengan topik "Membedah Jalur Perseorangan Pada Pilgub Sulsel 2018" di Warkop Phoenam Jalan Boulevard, Jumat (24/11/2017).

Menurut Asri, sapaan akrabnya, jika dulunya Panwaslu diberi kewenangan hanya untuk menghasilkan sebuah produk keputusan, sekarang pengawas Pemilu sudah diberikan mandat untuk memutuskan suatu kasus atau temuan terkait pelanggaran Pilkada.

"Jika dulu kita produk keputusan, sekarang sudah putusan. UU sudah mengatur dan memberikan ancaman hukuman jika putusan Bawaslu tidak dilaksanakan," tambahnya.

Dengan bertambahnya kewenangan Bawaslu, pihaknya mengaku terus berupaya belajar dan beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawab yang baru tersebut.

"Makanya saat ini kami harus dan terus mentransfer ilmu baik dari polisi, hakim dan jaksa untuk persiapan itu. Kami terus belajar," tambahnya.

Diluar itu, menurut Asri, peranan Bawaslu tidak jauh beda dengan KPU jika dilihat dari segi sinergitasnya.

loading...

"KPU dan Bawaslu kan visinya sama, misi saja yang berbeda tapi tujuannya sama. KPU dituntut untuk sempurna dari segi administrasi. Bawaslu yang akan menegakkan kesempurnaannya," urainya.

Menurut Asri, persoalan administrasi menjadi indikator yang sangat vital dalam kinerja KPU.

"Harus sempurna, karena kalau administrasi keluar dari treknya, risikonya sangat besar. Ini semua menyangkut trash personal, lembaga dan trash Pemilu itu sendiri," katanya.

Asri juga menyarankan jika ada pihak-pihak nantinya yang merasa keberatan dengan keputusan dari KPU terkait masalah administrasi dan sebagainya, pihaknya mempersilahkan untuk datang ke Bawaslu untuk mempertanyakan dan menyelesaikan masalah tersebut.

"Kalau ada pihak yang tidak terima dengan keputusan KPU mariki' datang ke Bawaslu. Monggo, kata orang Jawa, kita akan selesaikan dengan terbuka," pungkasnya.

Loading...
Loading...