Kamis, 07 Desember 2017 17:17 WITA

KPU Sulsel Diminta Transparan pada Tahapan Verifikasi Faktual

Editor: Fathul Khair Akmal
KPU Sulsel Diminta Transparan pada Tahapan Verifikasi Faktual
Ilustrasi.

RAKYATKU.COM, PALOPO - Presidium Barisan Rakyat Anti Kecurangan Pemilukada (Barracuda) Luwu Raya, Hermawan Rahim mendesak KPU Sulsel, untuk lebih transparan dalam melakukan verifikasi kandidat perseorangan di Pilgub Sulsel 2018.

Pihaknya menilai, KPU Sulsel harus berani menjamin dan meyakinkan publik jika pada proses verifikasi faktual nanti, agar masyarakat yang telah menyerahkan dukungan KPT-nya tidak meninggalkan rumah dan kampungnya selama proses verifikasi berlangsung.

"Bagi kami, pertama memang masyarakat mestinya bisa lebih paham. Namun KPU Sulsel dan seluruh penyelenggara sampai ke tingkatan PPS Desa kelurahan harusnya lebih paham lagi bahwa keterbukaan informasi mengenai tahapan pemilu adalah hak masyarakat," katanya saat dihubungi via selulernya, Kamis (7/12/2017).

Dia menambahkan, seharusnya sejak kemarin, KPU Sulsel harusnya telah merilis sejauh mana penyempurnaan sebelum memasuki tahap verifikasi faktual. 

"Sebelum memasuki tahap verifikasi faktual secara resmi sangat diharapkan KPU Sulsel mampu lebih terbuka dengan merilis secara terang benderang kepada masyarakat, luas jumlah KTP dukungan perseorangan melalui web resmi KPU di media elektronik cetak dan on-line selain jumlah dukungan," tambahnya.

Tak hanya menyoal keterbukaan informasi, Hermawan juga meminta kepada Kpu Sulsel untuk membuka nama-nama pemilik KTP di setiap kabupaten, berdasarkan hasil verifikasi tahap awal.

"Meski kami belum menemukan secara detail terkait wajib tidaknya KPU Provinsi untuk mengumumkan secara terbuka hasil tersebut, tetapi kami menemukan PPS Desa atau Kelurahan berkewajiban mensosialisakan dan mengumumkan secara terbuka siapa siapa pemilik KTP pendukung yang dimaksud sebelum mendatangi satu persatu pemilik KTP dan tiap-tiap rumah untuk mastikan secara faktual dukungan tersebut," ujarnya.

Sebab menurutnya, dukungan KTP calon perseorangan itu, bukanlah dokumen rahasia negara yang tak bisa dibuka ke publik secara luas. Justru hal itu sangat berbanding lurus dengan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi secara terbuka.