Senin, 11 Desember 2017 14:13 WITA

Parpol Pengusung Appi-Cicu Tak Berwenang Awasi Dukungan DIAmi

Editor: Mulyadi Abdillah
Parpol Pengusung Appi-Cicu Tak Berwenang Awasi Dukungan DIAmi
Laode Arumahi

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel angkat bicara perihal sikap parpol pengusung Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) yang akan mengawasi dukungan KTP pasangan M Ramdhan "Danny" Pomanto-Indira Mulyasari Paramastuti (DIAmi) di Pilwalkot Makassar.

Menurut Ketua Bawaslu Sulsel, Laode Arumahi, parpol tak punya kewenangan melakukan pengawasan, lantaran kewenangan itu hanya dimiliki Panwas sebagai lembaga yang telah diberi kewenangan penuh.

Jika pun parpol tersebut turut terlibat mengawasi tahapan verifikasi faktual, menurut Laode, parpol hanya dapat melakukan pemantauan dari jauh sebab hanya tim pasangan calon yang dapat mengawasi proses itu bersama Panwas. 

"Mereka (parpol) hanya bisa melakukan pemantauan karena mereka bukan pengawas pemilu, kemudian hasil temuannya dilaporkan ke Panwas. Mereka kan tidak memegang dokumen pendukung, karena itu hanya dipegang oleh KPU dan pasangan calon," tutur Laode saat dikonfirmasi, Senin (11/12/2017) siang.

Jika parpol tersebut menemukan pelanggaran-pelanggaran selama melakukan pemantauan pelaksanaan verifikasi faktual, menurut Laode, mereka dapat menyampaikan hasil temuannya ke Panwas, kemudian akan dilakukan kajian lebih mendalam.

Parpol Pengusung Appi-Cicu Tak Berwenang Awasi Dukungan DIAmi

Namun, temuan tersebut tak serta-merta langsung disampaikan ke Bawaslu, lantaran prosesnya cukup panjang. Bisa saja temuan itu disampaikan ke Bawaslu, namun ketika melewati batas waktu 7 hari kerja maka dianggap kadaluarsa dan dianggap batal.

"Kalau melapor ke Bawaslu prosesnya cukup panjang, bisa jadi kadaluarsa karena lewat 7 hari, kalau ada kejadian di desa lalu disampaikan ke provinsi oleh parpol kan panjang, bisa saja dianggap tidak bersyarat lagi, langsung saja ke Panwas kecamatan," pungkasnya.

Diberitakan, parpol pengusung Appi-Cicu, akan mengawal verifkasi faktual jalur perseorangan yang akan dilakukan oleh KPU Makassar, mulai 12 hingga 25 Desember mendatang.

"Ini kami lakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses verifikasi faktual itu berjalan dengan baik. Kita tidak ingin ada KTP dukungan yang disalahgunakan, atau tidak sesuai dengan peruntukkannya," papar politisi Golkar, Rahman Pina.