Senin, 08 Januari 2018 14:48 WITA

Penjelasan KPU Sulsel Bila Ada Rekomendasi Parpol Ganda

Editor: Fathul Khair Akmal
Penjelasan KPU Sulsel Bila Ada Rekomendasi Parpol Ganda
Nurdin Abdullah-Sudirman Sulaiman mendaftar di KPU Sulsel, Senin (8/1/2018)

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Sudah dua pasangan bakal calon gubernur dan wakil yang telah mendaftar di KPU Sulsel, di hari pertama, Senin (8/1/2018). Pendaftar pertama yakni pasangan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman (Prof Andalan), disusul Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar (NH-Aziz).

Sebagai persyaratan parpol usungan, Prof Andalan membawa berkas rekomendasi dari 3 parpol. Masing-masing PAN (9 kursi), PDIP (5 kursi) dan PKS (6 kursi). Total dukungan 20 kursi dari koalisi parpol yang ada di DPRD Sulsel, membuatnya lolos untuk memasuki tahapan berikutnya. Minimal kursi yang dipersyaratkan KPU yakni 17 kursi.

Sementara, pasangan NH-Aziz membawa 5 surat sakti parpol, dengan total 35 kursi di DPRD Sulsel. Yaitu Golkar (18 kursi), NasDem (7 kursi), Hanura (6 kursi), PKB (3 kursi) dan PKPI (1 kursi).

Sesuai jadwal yang telah teregistrasi, di hari terakhir pendaftaran di KPU Sulsel, 10 Januari mendatang, akan ada 2 bakal calon lagi yang akan menyusul mendaftar. Ichsan Yasin Limpo-Andi Mudzakkar (IYL-Cakka) yang mendaftar lewat jalur perseorangan dan Agus Arifin Nu'mang-Tanribali Lamo (Agus-TBL) lewat jalur parpol.

Hingga kini, Agus-TBL diketahui baru resmi diusung oleh Gerindra (11 kursi) dan PBB (1 kursi). Butuh 5 kursi lagi untuk bisa melenggang mulus ke arena pilgub.

Lain halnya IYL-Cakka. Meski via perseorangan, namun pasangan duo bupati 2 periode tersebut, tetap didukung Demokrat (11 kursi) dan PPP (7 kursi). Walaupun, dukungan kedua parpol tersebut tidak akan memengaruhi proses pencalonan IYL-Cakka.

Apakah akan ada 2 rekomendasi ganda yang dikeluarkan oleh parpol? 

Penjelasan KPU Sulsel Bila Ada Rekomendasi Parpol GandaKomisioner KPU Sulsel, Misna M Attas memberi penjelasan, jika memang akan terjadi hal demikian. Sebelum itu, Misna menegaskan, KPU tidak akan terlibat dalam konflik internal parpol-parpol.

Misna menjelaskan, berdasarkan PKPU No 3 dan No 15 2017, bakal pasangan calon yang  mendaftar di KPU harus memenuhi syarat kumulatif. Syarat kumulatif yang dimaksud ialah memiliki jumlah dukungan parpol, minimal 17 kursi. Pasangan bakal calon juga harus didaftarkan oleh pimpinan parpol di tingkatan masing-masing. 

"Kemudian, orang-orang partai politik itu harus ada (saat pendaftaran) dan menunjukkan surat persetujuan usungan dari masing-masing pimpinan pusat partai politik. Persetujuan untuk mengusung bakal pasangan calon yang bersangkutan," papar Misna, di Kantor KPU Sulsel, Jalan AP Pettarani. 

Lebih lanjut, Misna mengemukakan, bila memang ada pasangan calon yang membawa berkas surat usungan dengan parpol yang sama, maka yang akan menentukan ialah pimpinan parpol pengusung yang ada di tingkatan masing-masing daerah. Sebab, katanya, pimpinan parpol tersebut harus menandatangani sejumlah berkas dengan model B1-KWK hingga B4-KWK.

"Jadi, yang perlu diketahui adalah siapa yang pertama kali datang, ada pengurus partai politiknya, membawa surat persetujuan dari DPP parpolnya dan memenuhi ambang batas syarat ambang batas yang ditetapkan oleh KPU (minimal 17 kursi)," tegasnya.

Lagi-lagi, Misna menegaskan, KPU tidak mau berspekulasi dengan dinamika partai yang terjadi. Ia hanya memeroses berkas yang ada dan sesuai dengan fakta.

Selain itu, ia mengungkapkan, ada kebijakan yang sedikit berbeda antara Pilkada serentak 2018 dengan Pilkada 2015 lalu. Katanya, saat ini, KPU RI membuka Help Des Pilkada yang di dalamnya diisi oleh narahubung dari semua perwakilan parpol.

"Ketika ada persoalan dalam pencalonan, 171 daerah yang ber-pilkada bisa melakukan konsultasi dengan Help Desk Pilkada KPU RI. Di sana itu ada semua narahubung dari semua partai politik," pungkas Misna.