Rabu, 10 Januari 2018 13:36 WITA

Kader PKS Makassar Teken Mosi Tak Percaya untuk Mallarangan Cs

Editor: Mulyadi Abdillah
Kader PKS Makassar Teken Mosi Tak Percaya untuk Mallarangan Cs

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Keputusan DPP PKS mengusung Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) di Pilwalkot Makassar 2018 terus menuai kecaman dari para kadernya. Terbaru, DPD PKS Kota Makassar kembali mengeluarkan pernyataan sikap, Rabu (10/1/2018). 

Pernyataan sikap tersebut berisi mosi tidak percaya kepada DPW PKS Sulsel serta menolak keputusan DPP PKS atas dukungannya terhadap duet Appi-Cicu.

Selain itu, dalam pernyataan sikap yang ditandatangani oleh Ketua Umum DPD PKS Kota Makassar, Hasan Hamido serta Sekretaris Umum DPD PKS Kota Makassar Mudzakkir Ali Djamil juga mengundang kepada pengurus DPC, DPRa dan Kader PKS se-Kota Makassar untuk memberikan tanda tangan atas dukungan mosi tidak percaya tersebut.

"Kita mengundang kepada seluruh kader PKS untuk membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk mosi tidak percaya atas dukungan PKS ke Appi-Cicu," tegas Ketua Umum DPD PKS Kota Makassar Hasan Hamido, dalam keterangan tertulis yang diterima Rakyatku.com.

Berikut isi pernyataan sikap BPH DPD Kota Makassar yang dirilis hari ini:

1. Telah terjadi inkonsistensi DPP dalam proses pengambilan keputusan Pilkada Makassar, di mana suara dari daerah yang berkepentingan langsung dengan Pilkada sama sekali tidak diperhatikan. 

Dengan berbagai pertimbangan, DPD PKS Kota Makassar telah mengusulkan prioritas dukungan pertama kepada pasangan Syamsu Rizal-Iqbal Djalil (DIAji), karena faktor kekaderan Iqbal Djalil, lalu prioritas kedua kepada Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari (DIAmi), karena kerjasama dengan Ramdhan Pomanto sebagai Walikota Makassar yang telah terjalin dengan baik selama pemerintahannya, juga karena kesuskesannya dalam pemerintahan, serta elektabilitasnya yang paling tinggi, baru terakhir kepada pasangan Appi-Cicu. Tetapi dalam keputusan DPP, urutan-urutan prioritas ini sama sekali tidak menjadi bahan pertimbangan.

2. Keputusan DPP telah mencederai semua proses yang dilakukan dari bawah sebagai suatu sistem yang menjadi ciri khas PKS sebagai partai kader. Proses penjaringan aspirasi kader telah dilakukan melalui PEMIRA, di mana Bapak Ramdhan Pomanto mendapatkan dukungan suara tertinggi dalam PEMIRA tersebut (67%). 

Proses penjaringan aspirasi struktur juga telah dilakukan, di mana mayoritas DPC (11 dari 15 DPC) juga memberikan dukungan kepada Bapak Ramdhan Pomanto. Semua aspirasi ini, sama sekali tidak menjadi bahan pertimbangan DPP dalam memutuskan dukungan, dan malah memberikan dukungan kepada pasangan yang sama sekali asing dan tidak jelas bagi kader dan struktur PKS Kota Makassar. Lalu di mana sistem bottom-up dalam penyerapan aspirasi yang selama ini dibangga-banggakan oleh PKS?

3. Tidak ada dalam Juklak Pilkada PKS yang pernah disosialisasikan kepada struktur DPD PKS Kota Makassar yang melarang untuk mendukung pasangan kepala daerah yang maju melalui JALUR PERSEORANGAN (INDEPENDEN). Justru DPD selalu diarahkan untuk memperhatikan faktor elektabilitas sebagai gambaran daya dukung basis massa dan daya dukung operasional kandidat yang menjadi bahan pertimbangan penting dalam memilih kandidat. Dan kriteria ini jelas dimiliki oleh Bapak Ramdhan Pomanto yang telah lolos dalam verifikasi faktual oleh KPU dan dapat mendaftar melalui jalur perseorangan (independen).

4. DPD PKS Kota Makassar menyampaikan MOSI TIDAK PERCAYA kepada Ketua Umum DPW PKS Sulsel, Bapak Mallarangan Tutu, yang cenderung tertutup dan tidak banyak melibatkan DPD PKS Kota Makassar dalam pengambilan keputusan terkait Pilkada Kota Makassar. Ini terbukti dengan tidak adanya informasi keputusan TPPW dan DPTW terkait usungan Pilkada Kota Makassar yang akan diusulkan ke DPP.