Minggu, 14 Januari 2018 08:11 WITA

DPP Masih Pertimbangan Bekukan Kepengurusan PKS Makassar

Penulis: Sutrisno Zulkifli
Editor: Fathul Khair Akmal
DPP Masih Pertimbangan Bekukan Kepengurusan PKS Makassar
Danny Pomanto dan pimpinan PKS Makassar.

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Rencana pembekukan DPD PKS Makassar yang dikomandoi Hasan Hamido masih dipertimbangkan oleh DPP PKS.

Wacana pembekukan kepengurusan PKS Makassar tersebut dilatari atas dasar, penolakan Hasan Hamido (ketua) dan Mudzakkir Ali Djamil (sekretaris) mengantar usungan partainya, Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) mendaftar sebagai Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, di KPU, 10 Januari lalu.

Demi lancarnya proses pendaftaran saat itu, DPP mengutus kader lainnya untuk menggantikan keduanya, lalu menandatangani form berkas persetujuan yang telah dipersiapkan oleh KPU sebagai syarat keabsahan usungan.

Koordinator Wilayah Sulawesi DPP PKS, Akmal Pasluddin menyebut, polemik yang terjadi hingga saat ini masih dalam pengkajian.

"DPP masih mengkaji dan mendengarkan masukan dari DPW (PKS Sulsel) dan pihak terkait," kata Akmal, saat dikonfirmasi pada Sabtu (13/1/2018).

Makanya, dia menegaskan, belum ada pembekuan untuk kepengurusan. Meski memang diakuinya, DPP sempat mengambil alih kepengurusan saat pendaftaran Appi-Cicu.

"Sebelum ada SK dan keputusan DPP untuk pemberhentian, kepengurusan DPD Makassar berarti masih berlaku," tegasnya. 

Sebelumnya, Ketua DPW PKS Sulsel, Mallarangan Tutu mengatakan, pembekuan tersebut akan dilakukan, bila melihat dari segi aturan dan logika organisasi.

"Secara logika organisasi dengan tidak hadirnya di KPU dan juga aksi menolak keputusan DPP, maka tidak ada lagi ikatan organisasi," tegasnya.

Kendati demikian, Mallarangeng menyatakan, perihal pembekuan kepengurusan tetap menjadi kewenangan penuh dari DPP PKS.