Rabu, 17 Januari 2018 00:58 WITA

Pengamat Sebut Enrekang Alami Kemunduran Demokrasi

Editor: Fathul Khair Akmal
Pengamat Sebut Enrekang Alami Kemunduran Demokrasi
Ilustrasi

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Superioritas Muslimin Bando betul-betul tak bisa dibendung. Hampir pasti, ia berada di tampuk kekuasaan sebagai Bupati Enrekang selama 2 periode atau 10 tahun.

Setelah berhasil menjadi bupati pada tahun 2013 lalu bersama Amiruddin, kini Muslimin berhasil 'mencekal' langkah sang wakil untuk tarung dalam arena politik tahun ini.

Bersama Asman, pasangan barunya, Muslimin yang loncat dari PAN ke Golkar, akan mengarungi Pilkada Enrekang 2018 tanpa lawan. 

Fenomena yang biasa disebut 'kotak kosong' ini, juga menjadi sejarah baru dalam percaturan politik di Sulawesi Selatan (Sulsel). Enrekang menjadi satu-satunya daerah, dari 12 Kabupaten/Kota dan Pilgub Sulsel, yang bertarung tanpa penentang.

Bagi pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Syahrir Karim, dalam perspektif politik, 'kotak kosong' tidak dikenal. Bahkan, katanya, kotak kosong ialah bukti kemunduran demokrasi. 

"Demokrasi itu identik dengan pilihan terbaik. Dan kotak kosong itu bukan pilihan. Kalau pilihannya tidak ada, maka siapa yang diuntungkan? Kan tidak ada," kata Syahrir, saat dikonfirmasi pada Selasa (16/1/2018).

Menurutnya, fenomena kotak kosong lebih bersifat strategi politik yang primitif oleh sekelompok elite yang berniat mendominasi kontestasi. 

"Sekaligus menunjukkan bahwa sebagian besar parpol takut kalah dan lebih condong cari aman.  Fenomena ini juga bagian dari bukti bahwa parpol gagal memproduksi calon-calon pemimpin," tegasnya.

Makanya, dia berpandangan, parpol hingga saat ini masih sangat oligarki yang hanya dikuasai oleh sekelompok orang saja. Sehingga, lanjutnya, kebijakan lebih condong bersifat top down, bukan bottom up. 

Sementara itu, Direktur Nurani Strategic, Nurmal Idrus berpandangan lain. Baginya, kotak kosong dibenarkan dalam regulasi. Jadi, menurut Nurmal, hal ini adalah bagian dari sistem demokrasi yang mesti dihormati.

Sebaliknya, ia menyebut, kasus di Enrekang bukakan sebuah kemunduran demokrasi. Sebab, tidak ada yang salah dalam prosesnya.

"Mungkin saja rakyat Enrekang masih sangat menginginkan bupati yang sekarang untuk kembali memimpin. Jadi, bagi saya karena sudah diatur dalam regulasi, maka kotak kosong adalah sebuah keniscayaan," paparnya. 

Sementara, Nurmal menjelaskan terkait plus minus jika terjadi kotak kosong dalam sebuah perhelatan politik. Untungnya, masyarakat Enrekang punya kesempatan untuk menikmati setiap program pembangunan yang telah digagas oleh kepala daerah sebelumnya. 

"Minusnya, mereka tak punya banyak pilihan pemimpin," tutup Nurmal.