Rabu, 31 Januari 2018 23:15 WITA

Warga Menolak Masuk Daftar Pemilih, KPU Parepare Turunkan Polisi

Penulis: Hasrul Nawir
Editor: Abu Asyraf
Warga Menolak Masuk Daftar Pemilih, KPU Parepare Turunkan Polisi
ILUSTRASI

RAKYATKU.COM,PAREPARE - Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) yang melakukan Coklit di Kelurahan Ujung Baru dan Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, menemukan sejumlah warga yang tidak ingin didata untuk pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Parepare 2018, Rabu (31/01/2017).

“Lebih parah di Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang. Ibu Lina dan suaminya enggan dimasukkan dalam Daftar Pemilih Sementara. Sudah dua kali kami ke rumahnya, mereka tetap tidak mau didata dan memilih," jelas Erma, anggota PPDP Kelurahan Bukit Harapan. 

Menurut Erma, Lina dan suaminya sudah 15 tahun tidak masuk daftar pemilih. Mereka mengaku tidak mau menggunakan hak pilih, baik pemilihan presiden dan wakil presiden, Pemilu Legislatif, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota. 

"Hari ini yang ketiga kalinya kami mendatangi ibu Lina. Mereka dan keluarganya memang enggan nama mereka dimasukkan untuk memilih," ungkap Erma. 

Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Soreang, Nurdin menjelaskan, di Kelurahan Ujung Baru, sejumlah keluarga tidak mau didata dengan alasan sibuk. Hari ini pihaknya datang bersama Panwas Kecamatan Soreang, mendatangi rumah warga yang sangat sulit untuk didata. 

“Ada berbagai macam alasan warga tidak mau didata. Salah satunya menyita waktu. Selain itu ada juga warga mengaku enggan didata karena bermasalah dengan petugas pendata sebelumnya," aku Nurdin. 

Ketua KPU Parepare, Nur Nahdiyah mengatakan akan membawa aparat pemerintahan dan kepolisian untuk mendatangi warga Parepare tersebut. "Kami wajib mendata warga negara Indonesia untuk masuk dalam daftar pemilih. Soal memilih atau tidak, itu adalah hak warga negara," tegas dia.