Jumat, 09 Februari 2018 16:17 WITA

Buhari Tuding Ada Elite yang Halangi Maju Pilkada, Pengamat: Terlalu Jauh

Editor: Abu Asyraf
Buhari Tuding Ada Elite yang Halangi Maju Pilkada, Pengamat: Terlalu Jauh
Buhari Kahar Muzakkar (kiri).

RAKYATKU.COM,MAKASSAR - Berkas pencalonan Buhari Kahar Muzakkar-Wahyu Napeng (BKM-WN) tidak memenuhi syarat (TMS) untuk bisa maju di Pilkada Luwu.

Buhari menuding, gagalnya maju di Pilkada Luwu, selain karena adanya intervensi pihak tertentu ke KPU Luwu juga ada elite Sulsel yang dianggap sengaja menjegalnya untuk dapat melenggang di kontestasi Pilkada Luwu.

Lalu siapa elite Sulsel yang dimaksud Buhari itu. Apakah ada kaitannya dengan Pilgub Sulsel. Dua saudara Buhari, memang menjadi kandidat di Pilgub Sulsel. Aziz Qahhar Mudzakkar dan Andi Mudzakkar.

Terlebih lagi, daerah Luwu Raya bakal menjadi rebutan suara para kontestan di Pilgub. Siapa yang dirugikan bila Buhari maju?

Pengamat politik dari Universitas Bosowa (Unibos) Makassar, Arif Wicaksono berpandangan, hubungan gagalnya maju BKM-WN dengan salah satu kontestan di Pilgub, sulit dibuktikan. Meskipun kata Arif, dalam dunia politik, banyak kemungkinan bisa terjadi.

''Kalau ada elite, saya pikir untuk apa. Maksud saya, kalau di level Pilgub yang dibutuhkan adalah meratanya sebaran pemilih di semua daerah di Sulsel. Kalau hanya di Luwu yang diandalkan, susah,'' kata Arif, Jumat (9/2/2018).

Apa lagi kata dia, siapa pun paslon di Pilgub Sulsel tetap berharap meraup suara di Luwu. ''Memang ada ikatan emosional kekeluargaan, meskipun pasti pecah dukungan. Jadi kalau dibilang ada elite, menurut saya itu terlalu jauh,'' tambahnya.

Sehingga pandangan dia, BKM-WN gagal maju murni karena persoalan berkas yang dinyatakan TMS berdasarkan hasil verifiasi KPU. Hal senada juga disampaikan Direktur Nurani Strategic, Nurmal Idrus. Nurmal sulit membacanya, ada intervensi elite politik.
''Terkait dengan tuduhan adanya konspirasi, saya pikir BKM sendiri yang menilainya,'' katanya.

Namun dia mendorong tim BKM-WN mengujinya lewat proses hukum yang telah diatur undang-undang. ''Masih ada mekanisme gugatan ke PTUN dan MA. Sampai jelang pemungutan suara BKM masih punya kesempatan untuk menjadi calon,'' ujar Nurmal.

Poin yang bisa digugat itu, terkait fakta-fakta yang menurut tim BKM-WN merugikan dirinya hingga berkas dinyatakan TMS. Terkait rencana melaporkan ke DKPP, itu juga opsi yang bisa ditempuh.

''Itu mekanisme lain yang bisa ditempuh. Tapi gugatan ke DKPP hanya menyasar para komisioner yang bisa berujung pemecatan misalnya, tidak pada perubahan status pencalonan yang sudah dibatalkan. Jadi, laporan ke DKPP harus bersamaan dengan banding ke PTUN dan MA,'' pungkasnya.