Selasa, 13 Februari 2018 15:33 WITA

Ini Jenis Alat Peraga yang Dilarang dan Dibolehkan KPU

Editor: Abu Asyraf
Ini Jenis Alat Peraga yang Dilarang dan Dibolehkan KPU
KPU Makassar mengatur bahan dan alat kampanye pada Pilwalkot Makasar.

RAKYATKU.COM,MAKASSAR - Memasuki masa tahapan kampanye Pilwalkot Makassar 2018 pada 15 Februari, KPU Makassar telah menetapkan beberapa item yang termasuk dalam alat peraga kampanye (APK) atau bahan kampanye. Jenisnya antara lain baliho, spanduk, stiker, umbul-umbul, dan poster.

Komisioner KPU Makassar, Andi Syaifuddin menjelaskan, pihaknya telah menerima setoran desain dari LO masing-masing kandidat. 

"Berdasarkan PKPU Nomor 4 Tahun 2017, KPU minimal memproduksi 30 persen APK yang disediakan untuk kampanye di hari pertama kampanye. Kami sementara cetak sekarang," ujar Syaifudin saat diwawancarai usai pencabutan nomor urut pasangan calon di Hotel Grand Clarion Makassar, Selasa (13/2/2018).

Nantinya, lanjut Syaifuddin, KPU akan bertanggung jawab untuk memasang APK tersebut di sejumlah titik yang telah ditentukan. Hanya saja, titik APK yang dimaksud belum final. Alasannya, KPU masih berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Makassar untuk tetap menjaga sejumlah daerah yang termasuk dalam wilayah bebas APK.

"Di PKPU itu kan, tempat-tempat yang dilarang untuk memasang APK seperti: rumah sakit, sekolah, rumah ibadah, termasuk tempat fasilitas umum," katanya.

Dijelaskan pula, setelah KPU memasang APK, baru APK tersebut akan dipindah-alihkan tanggung jawabnya kepada kandidat. Kandidat nantinya yang bertanggung jawab untuk merawat dan menjaga APK yang telah disebar.

"Kalau ada rusak, nanti diganti. Tetapi yang ganti itu nanti bukan KPU, tetapi dibiayai sendiri oleh kandidat. Sebelum diganti, kandidat harus membuat desain APK yang sesuai dengan yang sebelumnya, termasuk ukurannya harus kembali sama," urai Syaifuddin.

Selain keempat bahan kampanye yang telah disebutkan, ada bahan kampanye lain yang boleh saja dibuat dan diproduksi oleh kandidat, tetapi dengan catatan. Bahan kampanye lain yang dimaksud seperti pin, payung, baju kaos, dan sebagainya. "Harus dikoordinasikan dengan KPU terlebih dahulu sebelum dibuat dan disebarluaskan," katanya.

"Kalau desain branding kendaraan seperti mobil dan motor, itu tidak diatur. Artinya stiker atau desain branding di motor atau di mobil itu dilarang," terangnya.