Rabu, 14 Februari 2018 19:35 WITA

Gara-gara NH-Aziz, KPU Sulsel Dilaporkan ke Bawaslu

Editor: Abu Asyraf
Gara-gara NH-Aziz, KPU Sulsel Dilaporkan ke Bawaslu
Pasangan Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar saat menyetor berkas pencalonan kepada KPU Sulsel beberapa waktu lalu.

RAKYATKU.COM,MAKASSAR - KPU Sulsel dilaporkan ke Bawaslu Sulsel oleh Perhimpunan Mahasiswa dan Masyarakat Anti Kopursi (Permak). KPU dianggap cacat administratif saat meloloskan dan menetapkan pasangan Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar sebagai calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilgub Sulsel 2018, Senin (12/2/2018).

Laporan Permak telah disampaikan ke Bawaslu pada Rabu siang (14/2/2018). Selaku pelapor, Hamdi saat ditemui di Jalan Sultan Alauddin Makassar mengatakan, laporannya merupakan tindak lanjut dari unjuk rasa yang telah dilakukan oleh Permak beberapa bulan yang lalu.

Menurut Hamdi, KPU tidak transparan dalam memberikan informasi ke publik dan tidak menegakkan aturan yang menjadi pedomannya. Berdasarkan temuan Permak, Hamdi memerinci, ada beberapa kejanggalan yang dilakukan KPU saat menetapkan pasangan nomor urut 1 tersebut sebagai calon.

Pertama, sebut Andi, KPU tidak mempublikasikan persyaratan tentang Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 jo PKPU Nomor 15 Tahun 2017 perihal pidana berulang. Dan yang dimaksud Permak telah melakukan pidana berulang ialah Nurdin Halid. "Dan itu tidak diumumkan oleh KPU ke publik," katanya.

Kedua, lanjut mahasiswa salah satu universitas negeri di Makassar tersebut, KPU juga tidak mempublikasikan lampiran bahwa NH telah menyetor berkas surat dari pemimpin redaksi media lokal dan nasional yang menerangkan bahwa bakal calon bersangkutan telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana.

"Dan itu semua KPU tidak umumkan ke publik. Makanya kita laporkan KPU ke Bawaslu," terangnya.

Anggota Permak lainnya, Dede mengungkapkan, hal itu sangat jelas terlihat saat prosesi penetapan calon kandidat di Hotel Four Point by Sheraton. Sebelum penetapan, KPU tidak membacakan seluruh berkas syarat pencalonan dan syarat calon. Padahal, dari data yang dihimpun Permak, jelas tercatat beberapa poin yang disebutkan sebelumnya tidak tercentang atau dianggap tidak memenuhi syarat (TMS). 

"KPU lalai. Masyarakat mestinya diberi tahu tentang hal-hal seperti itu. Supaya masyarakat juga tidak seperti membeli kucing dalam karung saat pemilihan," tegas dia.

Sesuai jadwal, Permak akan dimintai keterangan oleh Bawaslu, Kamis pagi (15/2/2018) "Kita sudah siap. Ada saksi dan ada juga pelapor. Besok jam 10 pagi jadwalnya," ujar Dede.