Rabu, 14 Februari 2018 21:52 WITA

Paslon Kompak Tak Hadiri Deklarasi Tolak Politik Uang, Ketua Bawaslu Sulsel Kecewa Berat

Editor: Abu Asyraf
Paslon Kompak Tak Hadiri Deklarasi Tolak Politik Uang, Ketua Bawaslu Sulsel Kecewa Berat
Deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi SARA untuk Pilkada 2018 berintegritas, Rabu (14/2/2018).

RAKYATKU.COM,MAKASSAR - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel, Laode Arumahi menyayangkan ketidakhadiran pasangan calon peserta Pilgub Sulsel dan Pilkada kabupaten/kota pada deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi SARA untuk Pilkada 2018 berintegritas, Rabu (14/2/2018).

Acara yang diselenggarakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel di Hotel Grand Clarion, Jalan AP Pettarani Makassar itu hanya dihadiri liaison officer masing-masing kandidat.

"Saya terus terang menyesalkan paslon tidak hadir. Sesungguhnya yang menjadi target kegiatan ini adalah komitmen paslon. Jadi, paslon itu yang tularkan ke bawah. Ini paslonnya tidak hadir. Berarti tim paslon yang akan menyampaikan ke paslonnya. Saya tidak yakin itu efektif," tutur Laode saat ditemui usai acara tersebut.

Lebih lanjut, menurut Laode, akan berbeda kadar komitmennya jika acara deklarasi tersebut dihadiri semua pasangan calon yang akan bertarung dalam pesta demokrasi tersebut.

"Akan berbeda ketika paslonnya sendiri yang langsung hadir kemudian informasi itu didistribusikan ke bawah. Ini kan langkah antisipasi untuk membangun komitmen awal, tetapi komitmen awalnya ini tidak bulat karena tidak dihadiri oleh paslon. Jelas, komitmen itu berbeda kalau dihadiri paslon, pasti kadarnya berbeda," tambahnya.

Menurut Laode, ketidakhadiran paslon dalam deklarasi tersebut bisa saja menjadi bumerang tersendiri bagi setiap kandidat yang tidak hadir tersebut. Sebab, menurut Laode, masyarakat bisa saja menilai bahwa paslon tersebut tidak serius untuk menolak dan melawan politik uang dan politisasi SARA demi mewujudkan Pilkada Serentak 2018 yang berintegritas.

"Bisa juga masyarakat akan meragukan komitmen paslon terhadap dua hal itu tadi," ujarnya.

Meski telah digelar deklarasi, namun menurut Laode, hal tersebut tidak akan mengurangi standar pengawasan Bawaslu dalam hal mencegah pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi mencederai ajang Pilkada Serentak 2018.

"Kita tetap jalankan pengawasan sesuai standar seperti biasanya. Tapi saya ingatkan, politik uang ini ancamannya sangat jelas, baik pemberi maupun penerima. Makanya hati-hati dan jangan dilakukan, karena risikonya sangat besar," pungkasnya.

Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA untuk Pilkada 2018 Berintegritas yang dihadiri Kapolda Sulsel Irjen Umar Septono dan Pangdam VII Wirabuana Mayjen TNI Agus Surya Bakti tersebut tak dihadiri oleh satupun pasangan calon. Setiap paslon hanya diwakili oleh liaison officer (LO) masing-masing.