Kamis, 15 Februari 2018 15:08 WITA

LO Belum Kumpulkan Pendukung, Umar-Madeng Terancam Tak Lolos

Editor: Aswad Syam
LO Belum Kumpulkan Pendukung, Umar-Madeng Terancam Tak Lolos
PPK saat melakukan verifikasi faktual terhadap dukungan e-KTP bakal pasangan calon Bupati Bone dari perseorangan, Umar-Madeng.

RAKYATKU.COM, BONE - Sebanyak 399 jumlah dukungan KTP untuk Bapaslon Bupati dan Wabup Bone, Umar-Madeng, terancam Tidak Memenuhi Syarat (TMS) di Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.

Hal ini diungkapkan Divisi Hukum PPK Kecamatan Ponre, Rudi Hartajir. Menurutnya sejauh ini tim LO belum mengumpulkan pendukungnya untuk diverifikasi kolektif.

"Kalau sampai hari Sabtu 17 Februari nanti, belum ada verifikasi kolektif, maka dipastikan dukungan yang ada menjadi TMS, sebagaimana bunyi penjelasan PKPU No 3 tahun 2017," ujarnya Kamis, (15/2/2018).

Rudi menambahkan, sebagai penyelenggara dirinya terus menyampaikan kepada Tim LO Bapaslon, untuk segera melakukan pengumpulan pendukung guna bisa diverifikasi kolektif. 

"Saya senantiasa menyampaikan kepada LO, baik itu melalui PPS dan berkordinasi langsung dengan LO kecamatan Ponre, agar segera menentukan jadwal, untuk bisa ditindaklanjuti dengan verifikasi kolektif," tambahnya. 

Rudi sangat menyayangkan jika dukungan tersebut menjadi TMS, hanya karena Tim LO tidak sanggup melaksanakan tugasnya dalam mengumpulkan massa pendukung. 

Hal yang sama juga dialami di Kecamatan Libureng. Anggota PPK libureng, Kaswan menjelaskan, pihaknya baik PPK maupun PPS, sudah melakukan kordinasi dengan Tim LO. Namun sampai hari ini, baru satu desa yang sudah diverifikasi kolektif.

"Sampai saat ini baru satu LO yang berhasil mengumpulkan pendukungnya, yakni LO Desa Poleonro, dari total dukungan sebanyak 668 yang tersebar di beberapa desa di Kecamatan Libureng," ungkap Kaswan.

Kaswan menambahkan, hal ini diperparah dengan banyaknya Tim LO yang mengundurkan diri, sehingga menghambat pihak penyelenggara untuk melakukan verifikasi.

"Ironisnya terhitung lima LO yang berasal dari lima desa, yang melayangkan surat pengunduran diri kepada PPS dengan alasan tidak tahu-menahu atas penunjukannya sebagai LO, dan ini sangat berpengaruh atas jadwal kegiatan verifikasi kolektif yang akan dilakukan di tingkat PPS," kuncinya.