Kamis, 15 Februari 2018 22:39 WITA

Penertiban APK di Soppeng, KPU-Panwaslu Saling Lempar Wewenang

Editor: Nur Hidayat Said
Penertiban APK di Soppeng, KPU-Panwaslu Saling Lempar Wewenang
Alat Peraga Kampanye (APK) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel di Kabupaten Soppeng masih terpasang rapi.

RAKYATKU.COM, SOPPENG - Alat Peraga Kampanye (APK) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel di Kabupaten Soppeng belum ditertibkan. Terkait hal itu, komisioner KPU Soppeng mengklaim bahwa hal itu kewenangan Panwaslu dengan berkordinasi pemerintah kabupaten. 

Komisioner KPU Soppeng, Marwis, menjelaskan dalam penertiban APK yang diatur dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2017, bahwa dalam pasal 70 APK para Paslon dicetak oleh KPU Provinsi dari hasil desain Paslon. "Bahwa sekarang ini ada gambar calon maka menurut ketentuan menjadi wilayah Panwas berkoordinasi dengan pemrintah dalam hal ini Satpol PP untuk menurunkannya," ujar Marwis, Kamis (15/2/2018).

Marwis berujar, penertiban APK semestinya dilakukan tim dari Paslon itu sendiri. Jika tidak dilakukan maka Panwaslu berkoordinasi dengan Satpol PP akan melakukan penertiban.

"Wilayah KPU hanya meneruskan temuan yang bersifat pelanggaran administrasi. Termsuk jika ada APK di luar ketentuan, maka KPU menyampaikan ke tim kampanye paslon untuk menertibkan. Dan, Panwslu berkoordinasi dengan Satpol PP untuk menurunkan," jelasnya.

Sementara itu, seperti diberitakan Rakyatku.com sebelumnya, Ketua Panwaslu Soppeng, Winardi, mengatakan hal sebaliknya. Penertiban APK, kata dia, telah dikoordinasikan kepada pemerintah daerah.

"Berdasarkan PKPU Nomor 4 tahun 2017, maka kami telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan akan merekomendasikan KPU Kabupaten Soppeng terkait penertiban APK tersebut, nanti KPU akan menindaklanjuti," kata Winardi.

Terkait penertiban tersebut, lanjutnya, pihaknya hanya memiliki kewenangan sekadar mengawasi. Dan, yang berhak melakukan penertiban adalah pemerintah daerah dalam hal ini Satpol PP. "Nanti Satpol PP yang eksekusi atas koordinasi dengan KPU. Kami hanya mengawasi," ungkap Winardi.