Jumat, 16 Februari 2018 05:04 WITA

Laporan Dana Awal Kampanye: NH-Aziz Tertinggi, Agus-TBL Terendah

Penulis: Rizal
Editor: Nur Hidayat Said
Laporan Dana Awal Kampanye: NH-Aziz Tertinggi, Agus-TBL Terendah
Ilustrasi.

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Sulawesi Selatan telah menerima Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) empat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan bertarung pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel 2018.

"Benar, LO (liaison officer) dari empat pasangan kandidat telah menyerahkan LADK-nya," tutur Faisal Amir, Komisioner KPUD Sulsel Divisi Sosialisasi dan SDM, saat dikonfirmasi, Kamis malam (15/2/2018).

Keempat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulsel yang dimaksud, masing-masing pasangan Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar (NH-Aziz), Ichsan Yasin Limpo-Andi Mudzakkar (IYL-Cakka), Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman (Prof Andalan), serta duet Agus Arifin Nu'mang-Tanribali Lamo (Agus-TBL).

Berdasarkan data Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yang dimasukkan ke KPUD Sulsel, pasangan NH-Aziz merupakan kontestan dengan nilai LADK tertinggi sebesar Rp501.000.000. Sementara itu, duet Agus-TBL memiliki nilai LADK terendah dengan angka Rp75.000.000.

Sementara itu, pasangan yang maju lewat jalur independen, IYL-Cakka memiliki nilai LADK tertinggi kedua Rp 100.000.000, disusul Prof Andalan yang memasukkan LADK senilai Rp80.000.000.

Adapun LADK tersebut, akan digunakan oleh setiap pasangan calon untuk membuka rekening khusus dana kampanye paslon untuk perhelatan Pilgub Sulsel 2018. Para paslon harus memasukkan dana kampanye mereka ke dalam satu rekening khusus. Rekening ini dibuka atas nama pasangan calon.

Nantinya, KPU akan mengecek aliran dana kampanye setiap paslon. KPU juga akan menunjuk auditor untuk mengaudit dana kampanye para paslon.

Aturan mengenai pembatasan dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye tersebut sesuai dengan pasal 7 dan pasal 13 Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.