Rabu, 21 Februari 2018 05:30 WITA

Datangkan Artis Bisa Masuk Kategori Sumbangan Kampanye

Editor: Fathul Khair Akmal
Datangkan Artis Bisa Masuk Kategori Sumbangan Kampanye
Ilustrasi

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Mendatangkan artis untuk menghibur para simpatisan dan massa pendukung adalah hal yang lazim dilakukan oleh pasangan calon dalam perhelatan kampanye Pilkada.

Menariknya, biaya artis yang didatangkan tersebut harus dimasukkan kedalam laporan dana kampanye setiap paslon dan disetor ke KPU entah itu dalam bentuk sumbangan perseorangan ataupun sumbangan perusahaan, badan hukum atau partai politik.

Hal tersebut diungkapkan oleh Komisioner KPUD Sulsel Divisi Hukum, Khaerul Mannan. Menurut Khaerul, jika artis tersebut merupakan sumbangan perseorangan, maka biaya jasanya tak boleh melebihi batas Rp 75 juta. Sama halnya jika artis itu merupakan sumbangan perusahaan atau partai politik maka tak boleh melebihi batas Rp 750 juta.

"Misalnya ada yang menyumbangkan jasa artis. Artis itu menyanyi, dan dia sumbangkan suaranya meski tidak dibayar, maka itu dikategorikan sumbangan jenis jasa. Itu tetap harus dinilai jasanya sesuai dengan harga artis tersebut ketika tampil seperti biasanya," jelasnya.

Lebih lanjut, menurut Khaerul, jika ada yang menyumbangkan barang dalam kegiatan kampanye, maka tetap harus dihitung nilai sewa barang tersebut sesuai dengan harga yang berlaku dipasaran.

"Misalnya dalam kegiatan kampanye ada yang menyumbangkan kursi, tenda dan sound system, maka itu harus dihitung nilai sewanya berapa. Itu masuk barang. Semua bentuk penerimaan dan pengeluaran itu harus tercatat didalam pembukuan dana kampanye. Itu semua harus terangkum dalam laporan dana kampanye secara utuh," urainya.

Menurut Khaerul, jika jenis sumbangan berupa uang, maka harus masuk ke rekening khusus dana kampanye paslon bersangkutan. Berbeda jika sumbangan tersebut berupa barang dan jasa.

"Semua bentuk uang itu sebelum dibelanjakan harus masuk ke rekening dana kampanye paslon. Tapi barang dan jasa itu tidak mungkin masuk ke rekening, maka tetap dibukukan tapi dengan catatan harga dari barang dan jasa itu ditaksir sesuai dengan harga pasar yang wajar. Intinya sumbangan perseorangan itu tidak bisa melebihi dari Rp 75 juta dan kalau sumbangan perusahaan atau parpol tidak boleh melebihi dari Rp 750 juta. Dan itu bersifat kumulatif walaupun berulang-ulang dia menyumbang yang jelas tidak melebihi batas itu tadi," pungkasnya.

Seperti diketahui, tahapan masa kampanye Pilkada Serentak 2018 resmi dimulai sejak tanggal 15 Februari sampai 23 Juni mendatang.