Kamis, 22 Februari 2018 22:05 WITA

KPU Diminta Buat Aturan Soal Kotak Kosong

Penulis: Suarto Syam
Editor: Nur Hidayat Said
KPU Diminta Buat Aturan Soal Kotak Kosong
Sekretaris PBB Enrekang, Sampe Udin.

RAKYATKU.COM, ENREKANG - Fenomena pasangan calon (paslon) tunggal seperti yang terjadi di Enrekang, dinilai mestinya menjadi perhatian KPU pusat sebagai penyelenggara pemilu.

Sekretaris PBB Enrekang, Sampe Udin, mengatakan kondisi Pilkada dengan paslon tunggal sudah pernah terjadi sebelumnya di beberapa daerah, dan itu mestinya menjadi bahan evaluasi. Baik bagi penyelenggara Pemilu maupun pihak terkait lainnya.

"Harusnya KPU RI mengeluarkan regulasi yang mengatur suara konstitusional masyarakat dalam tahapan kampanye. Dan, yang terpenting lagi saat hari pencoblosan melalui saksi di TPS nantinya. Pokoknya, kotak kosong diposisikan tidak berbeda dengan paslon," kata Sampe, Kamis (22/2/2018).

Hal itu, kata Sampe, karena sejauh ini tak ada regulasi yang mengatur soal kotak kosong di aturan pelaksanaan Pilkada. Sehingga dikhawatirkan dalam pelaksanaannya akan muncul berbagai persoalan.

Padahal, di UU Nomor 10 tahun 2016 diatur tentang adanya pilihan alternatif bagi masyarakat, yakni pilihan kotak kosong (kolom kosong) jika terjadi kondisi paslon tunggal. Ini menandakan bahwa posisi ataupun legalitas kotak kosong setara dengan paslon yang juga sama-sama menjadi saluran aspirasi politik masyarakat.

"Intinya KPU RI harus responsif soal ini, karena tidak menutup kemungkinan fenomena paslon tunggal dengan lahirnya kotak kosong akan terus terjadi pada pilkada mendatang. Sehingga tentunya kedepan kegaduhan demokrasi yang bisa ditimbulkan oleh adanya kampanye kotak kosong dapat dihindari," lanjutnya.

Fenomena kotak kosong dalam pelaksanaan pilkada, memang menjadi fenomena baru akhir-akhir ini. Sejak pilkada serentak 2017 hingga 2018 ini, ada peningkatan signifikan terhadap adanya paslon tunggal. Dari sebelumnya 9 daerah (2017) menjadi 14 daerah pada 2018 ini.