Senin, 19 Maret 2018 16:44 WITA

Anggaran Pilgub Belum Direvisi Lagi, Banggar Sulsel Kesal dengan Inspektorat

Editor: Adil Patawai Anar
Anggaran Pilgub Belum Direvisi Lagi, Banggar Sulsel Kesal dengan Inspektorat

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Inspektorat Sulsel bikin kesal Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel, dalam rapat kerja terkait rasionalisasi anggaran pelaksanaan Pilgub Sulsel, di lantai 2 gedung DPRD Sulsel, Senin (19/3/2018).

Musababnya, Inspektorat Sulsel belum merasionalisasi lagi anggaran Pilgub Sulsel atas perintah Banggar. Padahal, pada pekan lalu, Banggar mendesak Inspektorat Sulsel segera melakukan pengurangan anggaran Pilgub.

Inspektur Pembantu IV Inspektorat Sulsel, Abidin Sabang dalam rapat itu mengatakan, enggan melakukan rasionalisasi, sebab tidak ingin ada gesekan dengan KPU Sulsel.

"Artinya kalau kami review lagi, saya akan baku dapat lagi dengan KPU Sulsel, dan KPU juga akan ribut kalau direview ulang," kata Abidin Sabang.

"Kalau mau direview anggaran KPU, saya kira untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, baiknya anggota dewan memanggil ulang KPU Sulsel," tambahnya.

Mendengar alasan inspektorat itu, Kadir Halid langsung menanggapi. "Saya mohon inspektorat, jangan ada lagi bahasa-bahasa yang seperti itu, akan bersinggungan-lah atau nanti ada apa dengan KPU. Tidak boleh itu ada alasan begitu," kata Kadir yang juga Ketua Komisi E DPRD Sulsel ini.

Anggota Banggar lainnya, Selle KS Dalle juga merespon. Ia menanyakan sikap Inspektorat Sulsel itu.

"Dengan alasan tadi, saya mau tanya dulu ini. Inspektorat memang tidak mau rasionalisasi, atau tidak bisa. Karena beda itu," ujarnya.

"Saya dorong Inspektorat, jangan berpikir seperti itu, kalau besok ada apa-apa, Inspektorat yang akan babak belur (oleh KPU Sulsel). Tidak ada itu pak," tegas legislator Demokrat ini.

Selle mengatakan, sebenarnya Banggar bisa menggunakan lembaga independen untuk melakukan rasionalisasi. Namun, pada saat itu, Inspektorat Sulsel bersikukuh untuk melakukan sendiri pengurangan anggaran tersebut.

"Karena kalau tunggu perubahan, ditakutkan nanti bisa jadi silpa, angarannya baru bisa lagi digunakan tahun 2019. Yang rugi rakyat. Karena banyak sekali kegiatan yang butuh anggaran," jelasnya.

Banggar juga menyayangkan KPU Sulsel yang tidak hadir dalam rapat kerja itu. Menurut Ketua Banggar, Fachruddin Rangga, mestinya KPU hadir dalam rapat penting itu.

"Kalau mau memberikan pandangan-pandangan, kalau tidak mau dipotong duitmu di atas Rp22 Miliar itu, bicarako. Jangan mau berlindung di alasan mengganggu tahapan. Apanya yang terganggu," kata Fachruddin yang ditemui usai rapat kerja tersebut.

Diberitakan sebelumnya, Banggar DPRD Sulsel meminta anggaran Pilgub Sulsel untuk dirasionalisasi alias dikurangi. Anggaran Pilgub Sulsel yang tertuang di Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) saat ini, dianggap Banggar masih terlalu besar.

Anggaran yang ada di NPHD sebelumnya, merupakan estimasi enam pasangan calon. Namun hanya empat pasangan calon yang bertarung, menjadi alasan NPHD dianggap mesti direvisi.

Inspektorat Sulsel sebenarnya sudah melakukan revisi. Dari total anggaran Pilgub yang diusulkan KPU Sulsel sebesar Rp456 miliar lebih, sudah dilakukan rasionalisasi sebesar Rp434 miliar lebih, atau sudah dikurangi Rp22 miliar lebih.