Selasa, 20 Maret 2018 20:59 WITA

Tokoh Masyarakat Manggala Tolak Politik Uang

Editor: Fathul Khair Akmal
Tokoh Masyarakat Manggala Tolak Politik Uang
Kampanye dialogis Danny Pomanto di Kecamatan Manggala, Selasa, (20/3/2018).

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Tokoh masyarakat Manggala, Suparman mengatakan, politik uang bisa menjadi racun bila ada kandidat yang melakukannya untuk maraup dukungan dari masyarakat. Olehnya, sebagai warga yang baik, kiranya menolak politik uang tersebut demi menjaga martabat bangsa dan harga diri.

"Kami bertekad akan membantu PaK Danny melawan politik uang, politik uang akan jadi racun bagi kita kalau diterima. Lihat kandidat yang terbukti kinerjanya seperti Pak Danny Pomanto, calon wali kota Makassar ini," kata Suparman yang juga Ketua Komunitas Mesa Kada Makassar, saat kampanye dialogis Danny Pomanto di Kecamatan Manggala, Selasa, (20/3/2018).

Olehnya, selaku komunitas yang mendukung DIAmi, ia akan membantu tim DIAmi untuk menyosialisasikan tentang bahaya politik uang di masyarakat, utamanya di momen Pilkada serentak ini. Karena menurutnya lawan berat dari pasangan "DIAmi" adalah politik uang dan kriminalisasi.

"Kami akan bantu sosialisasi, kalau money politic itu bahaya, karena yang menerima dan memberi akan kena hukuman," jelasnya.

Terkait dengan dukungan kepada Danny Pomanto-Indira Mulyasari Pramastuti ( DIAmi), ia mengaku semakin optimis dengan kemenangan sang petahana. Pasalnya, beberapa lembaga survei menempatkan DIAmi di atas kertas dari lawannya, Appi-Cicu.

"Sejak keluar surveinya kemarin diangka 71,8 % , kami semakin optimis melihat DIAmi menang di Pilkada," jelasnya.

Tokoh Masyarakat Manggala Tolak Politik UangApalagi, lanjut dia, petahana Danny Pomanto sudah terbukti kinerja dan programnya menyentuk semua lapisan masyarakat.

Sementara itu, Pakar Politik Unhas, Sukri Tamma mengatakan, pada dasarnya terdapat beberapa masalah yang dapat mengganggu sistem demokrasi, jika politik uang menjadi sesuatu yang mewarnai pilkada.

"Pada dasarnya politik uang adalah upaya kandidat untuk "membeli" suara atau dukungan pemilih. Nah, metode mendapatkan suara seperti ini sebenarnya sangat mungkin menjadikan dukungan pemilih pada kandidat tidak diletakkan pada kepantasan kandidat menjadi pemimpin, baik berdasarkan track record maupun kapabilitasnya, tapi melainkan hanya pada sejumlah uang saja," katanya.

Lebih lanjut, dia mengaku, jika politik uang dilakukan, dengan demikian maka terjadi proses transaksi antara kandidat dan pemilih yang hanya dilandasi oleh  kepentingan sesaat terutama bagi pemilih itu sendiri.

Olehnya, dalam situasi seperti ini pemilih cenderung tidak betul-betul menilai dan menelaah kandidat, namun hanya melihat jumlah "bayaran" pada suara mereka. Kondisi ini sangat berpotensi memunculkan pemenang pilkada yang tidak berintegritas dan tidak.mampu menjadi pemimpin yang baik.

Selain itu, politik uang juga dapat dilihat sebagai indikasi tidak cukup pedenya kandidat untuk bertarung mengadu program dan visi misinya.

"Jika ini terjadi maka pilkada kita dapat dikatakan gagal.menjadi sarana pendidikan politik yg benar bagi rakyat..sekaligus gagal.menjadi event demokratis dalam.mewujudkan kedaulatan rakyat yang esensial...bahkan legitimasi yang didapatkan pemenang pilkada yang didapatkan melalu money politic pada dasarnya sangat lemah secara substansial.meski secara formil itu sah," pungkasnya.