Rabu, 21 Maret 2018 22:15 WITA

Ada Isu Tak Punya Dana ke MA, Ini Jawaban Komisioner KPU Makassar

Penulis: Sutrisno Zulkifli
Editor: Abu Asyraf
Ada Isu Tak Punya Dana ke MA, Ini Jawaban Komisioner KPU Makassar
Komisioner KPU Makassar, Rahma Saiyed

RAKYATKU.COM,MAKASSAR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar memastikan akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Mereka menolak putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Makassar.

Hal itu dipastikan komisioner KPU Makassar, Rahma Saiyed. "KPU sudah siapkan anggaran sesuai tahapan. Kuasa hukum, sengketa di Panwas, MA, sampai MK,” ujar Rahma kepada wartawan pada Rabu (21/3/2018).

Rahma mengatakan, KPU segera mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) setelah menerima salinan putusan sidang PT TUN.

Lebih lanjut dijelaskan, KPU Makassar punya alasan kuat untuk melanjutkan kasus sengketa Pilkada Makassar tersebut ke MA. Pihaknya masih yakin akan keputusannya meloloskan Moh Ramdhan Pomanto sebagai calon wali kota Makassar telah sesuai dengan prosedur yang ada.

Dikatakan pula, KPU punya hak tidak menjalankan perintah dari hasil keputusan PT TUN yang meminta pihaknya agar menganulir status calon dari Moh Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari Paramastuti (DIAmi) sebagai kandidat. Katanya, keputusan PT TUN bukan bersifat final dan mengingat.

Rahma menjelaskan ini setelah membaca informasi bahwa DPRD Makassar belum menyiapkan anggaran untuk sengketa Pilwali Kota Makassar. KPU Makassar juga disebut harus mengajukan lebih dahulu anggaran sebelum maju ke MA.

“Hehehe....KPU Makassar itu profesional,” kata komisioner berlatar belakang jurnalis ini.

Pada bagian lain, putusan PT TUN dinilai sejumlah pihak memberikan ruang kepada Munafri Arifuddin-Rachmatika Dewi untuk memenangkan Pilwalkot secara instan. Karena bisa melawan kotak kosong. Namun, itu mencederai muruah demokrasi dan hak suara rakyat.

Pakar politik dari Universitas Hasanuddin, Prof Aminuddin Ilmar mengatakan skenario kotak kosong sama saja tidak memberikan pilihan kepada masyarakat untuk memilih calon pemimpin yang terbaik.

Menurut pakar tata kelola pemerintahan Ini, demokrasi yang baik memberi setidaknya dua pilihan calon pemimpin kepada masyarakat. Bukan memberikan satu pilihan saja, sehingga mau tak mau masyarakat tidak memiliki pilihan lain.

Ilmar juga menilai keputusan PT TUN tidak dapat diterima akal sehat. Pasalnya, materi gugatan yang diajukan tidak subtantif dengan keputusan pembatalan yang dikeluarkan.